GERBANG PENDIDIKAN

Bentengi Anak-Anak Terluar Dengan Pendidikan Agama

Kakanwil Kemenag Maluku, Fesal Musaad pose bersama anak-anak sekolah dasar di Desa Pati, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, saat kunjungan ke wilayah itu beberapa hari lalu dalam rangka meresmikan Sekolah Menengah Thelogi Kristen (SMTK).

– Kemenag Maluku Bangun SMTK Di Kecamatan Moa Lakor

TERHITUNG selama tujuh dekade pasca bangsa ini merdeka, anak-anak yang berada di Desa Pati, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum tersentuh sarana pendidikan setara Sekolah Menengah Peratama (SMP).

Untuk menimba ilmu pada jenjang pendidikan lanjutan, anak-anak di wilayah itu terpaksa harus berjalan berkilo-kilo meter hingga sampai ke Moa Lakor, wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kini, mereka bisa tersenyum sejenak.

Tiba di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) di Indonesia yang berbatasan dengan negara pecahan Timor Leste dan negeri Kanguru negara Australia usai menempuh perjalanan panjang dengan menumpangi Pesawat bertipe ATR dari bandara Pattimura Ambon, rombongan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, akhirnya mendarat mulus di Bandara Tiakur, Sabtu, pekan pertama Mei 2018.

Tercatat empat agenda utama digulir selama dua hari di wilayah yang secara geografis merupakan daerah Sabana, padang rumput dan diselingi pepohonan. Ada yang bernilai dari deretan program strategis Kemenag Maluku, yakni pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan umum berciri agama yakni pembangunan dan peresmian Sekolah Menengah Thelogi Kristen (SMTK) bagi masyarakat di Desa Pati, Kecamatan Moa Lakor.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd, mengatakan Kabupaten MBD, adalah anak dari kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) secara edminstratif MBD berdiri secara otonom sejak tahun 2008 lalu. MBD merupakan daerah kepulauan dan didominasi oleh wilayah pesisir, letak geografis wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Negera Australia.

Kehadiran lembaga pendidikan agama berbasis Kristen diwilayah Terluar itu, seolah menjawab persoalan pendidikan yang dialami masyarakat di Desa Pati. Bagaimana tidak, sejak bangsa ini merdeka, belum ada lembaga pendidikan setara Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Sekolah Menegah Pertama (SMP)di wilayah ini.

“Kami turun dan melihat langsung kondisi disana, masih sangat tertinggal, Kemenag merspon dan secara solutif menyetujui keinginan mendirikan SMTK bagi masyarakat yang mendiami Desa Patti dan sekitarnya,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd, setelah mengunjungi wilayah itu.

Mayoritas penduduk di wilayah selatan daya ini beragama Kristen, sebagai langkah awal Kemenag membangun lima ruang belajar yang disiapkan sebagai sarana penunjang pendidikan di SMTK, seluruh anggaran pembangunan dan operasional pengembangan pendidikan di lembaga yang menjadi aset Kemenag ini akan disiapkan lembaga bermoto iklas beramal ini.

“ Untuk melanjutkan studi ke SMP mereka harus berjalan sangat jauh setiap hari, Kemenag memandang penting untuk menghadirkan sekolah dekat dengan masyarakat, sehingga anak-anak diwilayah ini bisa menikmati pendidikan dengan baik, tanpah harus berjalan berkilo-kilo meter” ungkap Musaad.

Menurut Kakanwil, kolektifitas akses pendidikan di Maluku belum merata, ini disebabkan rentang kendali dan letak geografis provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan yang sulit atau hanya bisa diakses oleh jalur transportasi laut dan udara.

Persoalan pemerataan pendidikan, dapat dipahami dengan adanya kondisi penduduk di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal atau 3 T. Selain persoalan minimnya sarana pendidikan, beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan daerah ini antara lain kurangnya persediaan tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Kesenjangan pembangunan pendidikan ini akan berakibat fatal bagi perkembangan masyarakat di MBD.

Pendidikan di MBD perlu dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh supaya bisa maju sejajar dengan daerah lain. Hal ini bisa terwujud bila ada perhatian dan keterlibatan dari semua komponen bangsa ini, baik yang ada di daerah sampai di pemerintah pusat. Merespon problem diatas maka pemerintah melalui Kemenag mendirikan SMTK di Selatan daya yang masuk dalam wilayah 3T. “ Harapannya semoga kehadiran lembaga pendidikan ini akan membantu memenuhi kebutuhan sekolah bagi anak anak di wilayah itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag MBD, Nicolas Dahaklory mengatakan, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesa wilayah MBD sangat tertinggal. Masyarakat di MBD seolah masih hidup dalam keterisolasian, minimnya saranya transportasi, telekomunikasi, menjadi kendala utama bagi Kankemenag setempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Bayangkan mayarakat MBD lebih suka berbelaja di Negara Tetangga, dan kalau ada yang sakit biasanya masyarakat lebih memili berobat ke negara Timor Leste, karena kalau di rujuk ke Ambon terlalu jauh dan menelan biaya,” ujarnya.

Namun pembangunan SMTK di wilayah ini berawal dari inisiatif masyarakat untuk memiliki lembaga pendidikan yang secara resmi milik pemerintah. Merespon keinginan itu maka Kankemenag MBD mencoba untuk memfasilitasi mengajukan permohonan ke Kemenag RI untuk mendirikan lembaga pendidikan berciri agama kristen di wilayah ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. “Hasilnya Kemenag RI mendukung dan hari ini kita bisa melihat sudah ada lembaga pendidikan bagi masyarakat di Desa Pati, Moa Lakor, saya berharap kedepan Kemenag akan kembali membangun SMTK pada sejumlah wilayah di MBD,” harap Dahaklory.

Selain meresmikan Sekolah Menengah Thelogi Kristen (SMTK), Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku juga mengulirkan program Silaturahim Lembaga Keagamaan (Salam), dan dua kegiatan Dharma Wanit Persatuan (DWP) Kanwil Kemenag Provinsi Maluku masing- masing, Pelantikan Pengurus DWP Kemenag MBD, dan Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi yang diikuti seluruh istri ASN Kemenag di MBD.

Untuk diketahaui kehadiran Kankemenag MBD disepakati melalui Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 66 tahun 2015, pada tanggal 13 November 2015 tentang kesepakatan pemerintah tengan pendirian Kankemenag untuk melayani umat beragama MBD.

Pasca keputusan pemerintah pusat ini, Kemenag Maluku secara estafet lalu merancang dan menentukan struktur organisasi sebagai upaya untuk mengitensifkan layanan kemenag di wilayah Saumlaki yang digadang-gadang bakal menjadi simpul pusat produksi miyak terbesar di Indonesia itu.

Langkah cepat Kemenag Maluku melalui Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, Fesal Musaad, dengan melantik Nicolas Dahaklory sebagai Kekankemeng MBD yang saat ini aktif bertugas menghidupkan layanan kementerian di Kabupaten yang kini di pimpin Bupatti Bito Temar itu.

Kehadiran Kemenag MBD merupakan upaya kementerian melayani masyarakat MBD yang mayoritas beragama Kristen. Berdirinya Kemenag ini akan menjadi sejarah bagi generasi di masa mendatang. Telepas dari respon positif Kemenag RI untuk menyentuh masyarakat di wilayah itu sebagai sejarah, para pejabat yang dipercayakan dalam struktrur organisasi Kankemenag MBD adalah bagian penting dari sejarah.

Hadir bersama dalam kunjungan Kakanwil di kabupaten ini Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Kanwil Kemenag Maluku, H. Jamaludin Bugis, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Maluku, Ny. Djenabun Musaad, dan Sekretaris DWP Kemenag Maluku, Ny. Ida Yamin. (CIK)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top