---------
HUKRIM

Berkas Penjual Senpi Dikirim ke Jaksa

Pengembangan Kasus Masih Berjalan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Berkas enam tersangka penjualan senjata api (Senpi) dan amunisi ke Papua sudah dikirim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease ke jaksa di Kejaksaan Negeri Ambon.


Pengiriman berkas Bripka ZR, Bripka RA, dan empat warga sipil, SN, RM, AM dan AT, setelah penyidik menyatakan kalau sudah lengkap. Namun, untuk memastikan apakah sudah lengkap atau belum, perlu dilihat jaksa.

“Untuk kasus penjualan Senpi itu sudah tahap I pada Jumat, 26 Februari 2021,” ujar Kasubbag Humas Polresta Ambon Ipda Izaac Leatemia kepada rakyatmaluku.com, Selasa, 2 Maret 2021.

Dia menjelaskan, setelah tahap I ini, penyidik kemudian akan menunggu hasil penelitain kelengkapan berkas oleh jaksa. Apakah dikembalikan atau tahap II, tergantung jaksa.

“Kita lihat apakah P10 atau tidak. Kalau P19 pasti dikembalikan untuk melengkapi petunjuk jaksa. Kalau tahap II, pasti ada pemberitahuan kalau berkas sudah lengkap. Pada prinsipnya penyidik tunggu jaksa,” ucapnya.

Disinggung apakah tahap I ini kemudian kasusnya berhenti sampai di enam tersangka tersebut, mantan Wakapolsek Nusaniwe ini mengatakan pihaknya tetap meneyelidiki pihak-pihak lain soal penjualan senpi.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda, kitu harus usut tuntas, dan ini masih terus dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, penangkapan terhadap dua oknum polisi dan empat warga ini berawal dari ditangkapnya WT, warga Jalan Merdeka, Kota Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, bersama senjata api dan sejumlah amunisi pada tanggal 10 Februari.

Setelah diinterogasi anggota Polres Teluk Bintuni, WT yang juga pernah tinggal di Kota Ambon ini mengaku kalau ia membeli Senpi dari Ambon.

Melalui koordinasi Polres Bintuni dan Polresta Ambon, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polresta Ambon, dan mengarah kepada enam tersangka.

Atas perbuatan mereka, Bripka ZR, Bripka RA, dan empat warga sipil, SN, RM, AM dan AT, terancam mendapat hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Keenamnya melanggar Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (AAN)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top