BERITA COVID-19

Biaya Vaksin Gotong Royong Dibebankan ke Perusahaan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,– Dalam waktu dekat digalakkan vaksinasi massal bagi karyawan dan karyawati perusahaan-perusahaan di Maluku. Vaksin yang digunakan adalah vaksin gotong royong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Kasrul Selang, mengatakan, Vaksin Gotong Royong adalah vaksinasi Covid-19 yang ditujukan kepada karyawan/karyawati atau buruh dan keluarga, yang seluruh biaya pendanaannya dibebankan atau dibayarkan oleh perusahaan masing-masing.

“Jadi, seluruh penerima vaksin gotong-royong tidak dipungut biaya apapun, karena telah diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi gotong-royong,” kata Kasrul, dalam konferensi pers di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, vaksin Gotong Royong tahap III sudah dibuka sejak 26 April hingga 21 Mei 2021. Meski begitu, perusahaan yang akan melakukan vaksinasi gotong royong, wajib melaporkan jumlah peserta kepada Kementrian Kesehatan (Kemenkes) atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

“Misalnya salah satu bank. Bank ini yang akan membeli untuk karyawannya. Jadi vaksin berbayar ini akan diedarkan juga, terutama untuk pelaku ekonomi yang memiliki banyak karyawan yang sering berhubungan dengan orang luar,” jelasnya.

Dikatakan Kasrul, pengadaan jenis vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Gotong Royong ini, menjadi ranah Kementerian BUMN dan PT. Bio Farma. Dan dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, diatur bahwa PT. Bio Farma diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pendistribusian vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong

“Jadi, PT. Bio Farma diamanatkan menjadi Importir dan Distributor vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Gotong Royong. Dan setiap jenis vaksin Covid-19 yang digunakan pada Vaksinasi Gotong Royong, wajib mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM,” terangnya.

Selain itu, lanjut Sekda, pendistribusian vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong, dilakukan PT. Bio Farma ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik swasta, yang bekerja sama dengan perusahaan yang mengikuti vaksinasi. Kemudian, jumlah vaksin Covid-19 yang didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan vaksin yang dihitung dan dilaporkan perusahaan.

“Pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 hanya akan dilakukan di Fasyankes milik masyarakat atau swasta yang memenuhi syarat. Fasyankes yang sudah memenuhi syarat, harus berkoordinasi dengan Dinkes kabupaten/kota setempat dan melakukan pencatatan secara elektronik melalui sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19 atau dapat manual menyampaikan kepada Dinkes,” katanya.

“Kemenkes atau Dinkes akan segera menetapkan tarif maksimal untuk pelayanan Vaksinasi Gotong Royong tersebut. Adapun tarif pelayanan vaksinasi yang dilakukan Fasyankes milik swasta ini, tak boleh melebihi tarif maksimal yang akan ditetapkan Kemenkes atau Dinkes setempat,” tambah Kasrul. (RIO)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top