---------
NEWS UPDATE

BMD Maluku Desak Pacat Sugondo

Max Marcel Sahusilawane

RAKYATMALUKU.COM – AMBON Dewan Pimpinan Daerah Barisan Massa Demokrat (BMD) Maluku mendesak agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat memecat Supandi R Sugondo dari jabatannya sebagai Ketua DPP Barisan Massa Demokrat karena terlibat dalam gerombolan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).


Ketua DPD BMD Maluku Ir Max Marcel Sahusilawane kapada wartawan di Ambon, Selasa, 3 Maret 2021 mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat ke DPP Partai Demokrat untuk menyatakan kesetiaan kepada kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres V dimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah ketua umum dan meminta agar Supandi R Sugondo dipecat dari jabatan Ketua DPP BMD.

”Surat sudah kami layangkan ke DPP dan desakan serupa akan juga disampaikan oleh ketua-ketua DPD BMD di 34 provinsi sebagai organisasi sayap dari Partai Demokrat,” kata Sahusilawane.

Lebih jauh dikatakan, pemecatan terhadap Sugondo harus dilakukan untuk menyelamatkan Barisan Massa Demomkrat karena terang-terangan lewat pernyataannya kepada media, Sugondo mengatasnamakan BMD mendukung diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggantikan kepemimpinan AHY sebagai ketua umum.

”Kami segenap pengurus dan anggota BMD Provinsi Maluku tetap tegak lurus, setia berada di bawah kepemimpinan bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan kami tidak ikut bertanggungjawab atas klaim dari Supandi R Sugondo,” pungkasnya.

Karena itu, Max Marcel juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak memberikan mandat kepada siapapun untuk mengatasnamakan DPD BMD Maluku.

Dalam surat yang dilayangkan itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta kepada DPP Partai Demokrat untuk menunjuk pelaksana tugas Ketua DPP BMD untuk menjalankan aktifitas organisasi sayap Partai Demokrat itu.

Sementara itu, selain pernyataan dari Barisan Massa Demokrat, untuk mengantisipasi manipulasi yang dilakukan kelompik GPK-PD, baik Ketua DPD Partai Demokrat Maluku maupun ketua-ketua DPC Partai Demokrat di 11 kabupaten/kota di provinsi ini juga sudah melayangkan surat kepada DPP Partai Demokrat yang isinya menyatakan, sebagai pemilik suara yang sah, DPD maupun DPC Partai Demokrat di Maluku tetap setia pada kepemimpinan AHY hasil Kongres V Partai Demokrat yang telah disahkan Kemenkumham No M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepngurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bhakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

”Iya saya sebagai Ketua DPD dan 11 DPC kabupaten/kota di Maluku juga sudah melayangkan surat ke DPP sebagai pemilik suara yang sah, final dan mengikat secara hukum tetap setia kepada kepmimpinan AHY. Apabila ada yang mengatasnamakan kami, maka mereka adalah illegal dan tidak sah secara hukum,” tandas Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwen Roy Pattiasina, kemarin.

Ditambahkan, dalam surat itu, juga ditegaskan bahwa baik DPD maupun DPC Demokrat di Maluku tidak pernah dan atau menandatangani surat mandat yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakili untuk menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

”Jadi jika ada siapapun yang mentasnamakan kami dari Demokrat Maluku untuk mewakili dalam KLB, maka itu adalah tidak benar dan merupakan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum,” demikian Pattiasina. (NAM)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top