HUKRIM

BPKP Hentikan Audit CBP Tual, Polda Harus Lengkapi Bukti

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, sementara menghentikan proses audit kasus penyalahgunaan pendistribusan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) milik Pemerintah Kota Tual. Penghentian audit tersebut dilakukan karena belum cukup bukti.


Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Sapto Agung Riyadi mengungkapkan, saat ini pihaknya hanya menunggu penyidik Polda Maluku melengkapi bukti-bukti. Jika bukti yang diminta telah lengkap, barulah pihak BPKP melanjutkan proses audit.

“Sementara proses audit dihentikan sambil tunggu penyidik melengkapi bukti-bukti yang kita butuhkan,” ujarnya kepada Rakyat Maluku, Minggu, 7 Maret 2021.

Dijelaskannya, 20 hari waktu audit sejak tim BPKP Maluku dibentuk telah berakhir, untuk itu pihaknya tinggal menunggu bukti-bukti dilengkapi penyidik Polda. “Audit belum selesai karena masih ada bukti yang kami perlukan yang lagi sedang diusahakan oleh penyidik Polda Maluku,” jelas dia.

Sapto mengaku, untuk kasus CBP pihaknya telah meminta klarifikasi dari Walikota Tual, Adam Rahayaan. Hanya saja, dia menolak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. “Sudah dua minggu yang lalu Walikota Tual diminta klarifikasi, saya tidak tahu berapa lama karena yang melakukan klarifikasi anggota saya,” bebernya.

Sebelumnya tim BPKP Maluku berangkat ke Tual 3 Februari 2021, mereka disana untuk melakukan audit kasus CBP. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi jni ditangani Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga  Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual, Adam Rahayaan.

Dalam laporannya, Adam Rahayaan disebutkan sebagai walikota diduga telah melaku­kan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual. (*).

--------------------

Berita Populer

To Top