HUKRIM

Dakwaan Kontraktor Hartanto Masuk Pengadilan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melimpahkan surat dakwaan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Taman Kota dan Pelataran Parkir pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017, atas terdakwa Hartanto Hoetomo, ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Selasa, 14 September 2021.

“Surat dakwaan dan barang bukti terdakwa Hartanto Hoetomo sudah kita limpahkan tadi (kemarin), dan tinggal menunggu penetapan jadwal sidang perdananya saja dari majelis hakim yang mengadili perkara ini,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, kepada koran ini di ruang kerjanya.

Menurut Wahyudi, benar tidaknya perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Bos PT. Inti Artha Nusantara itu bersama tiga terdakwa lainnya, yakni mantan Kadis PUPR KKT Adrianus Sihasale, Frans Yulianus Pelamonia selaku pengawas lapangan dan Wilma Fenanlampir selaku PPTK, akan dibuktikan bersama di persidangan.

“Semua perbuatan para terdakwa nantinya akan terungkap secara terang benderang di persidangan. Maka itu, teman-teman pers ikuti saja proses sidangnya agar dapat mengetahui fakta-fakta sidangnya seperi apa,” tuturnya.

Dijelaskan, terdakwa Hartanto Hoetomo merupakan kontraktor pelaksana yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejati Maluku, lantaran tiga kali mangkir dari panggilan Jaksa Penyidik.

Setelah beberapa bulan bersembunyi, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejagung RI dan Kejati Maluku akhirnya berhasil menangkap warga Surabaya, Provinsi Jawa Timur, itu di Jalan H. Suaib I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, 3 September 2021, pukul 12.58 WIB.

“Selanjutnya tersangka dibawa ke Ambon dengan pengawalan Tim Tabur Kejati Maluku dan dititipkan ke ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIA Ambon pada Minggu, 5 September 2021 kemarin demi kepentingan penyidikan,” ungkap Wahyudi.

Berdasarkan hasil audit yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku, telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,38 miliar dari total nilai kontrak proyek pembangunan Taman Kota dan Pelataran Parkir pada Dinas PUPR KKT tahun 2017 senilai Rp 4,5 miliar bersumber dari APBD.

Kerugian negara ini, kata Wahyudi, diduga diakibatkan dari pengadaan paving blok yang kualitas barangnya tidak sesuai dengan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagaimana disepakati dalam perjanjian kontrak proyek.

Dimana, dalam proses pengadaan paving blok tersebut ditangani langsung oleh tersangka Adrianus Sihasale yang saat itu menjabat sebagai sekretaris Dinas PUPR MTB, tanpa membentuk panitia pemeriksa barang dan tanpa persetujuan dari kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Setelah diusut, terungkap bahwa semua tugas KPA diambil alih oleh tersangka Adrianus Sihasale yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan tersangka ini yang melakukan seluruh proses pembayaran tahap II, tahap III dan tahap IV,” bebernya.

Terpisah, Humas PN Ambon, Lucky Rombot Kalola, yang dikonfirmasi koran ini di ruang kerjanya, mengakui telah menerima surat dakwaan atas nama terdakwa Hartanto Hoetomo dari JPU.

“Selanjutnya menunggu penunjukan ketua majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini oleh ketua pengadilan. Dan ketua majelis hakim yang ditunjuk itu akan menentukan kapan jadwal sidang perdananya, yakni pembacaan dakwaan oleh JPU,” terangnya. (RIO)

--------------------

Berita Populer

To Top