DPRD SBB

Data Miskin Amburadul, DPRD Minta Dinsos SBB Verifikasi Ulang

RAKYATMALUKU.COM – SBB, – Komisi I dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Dinas Sosial Kabupaten SBB untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data warga miskin di Kabupaten Saka Mese Nusa tersebut. Pasalnya, data tentang warga miskin di SBB sampai saat ini masih amburadul alias tidak benar. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD SBB, Arif Panama, kepada wartawan di Kantor DPRD SBB, Selasa, 24 November 2020.


Menurut Arif, data tentang penduduk miskin di SBB tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Di mana, masih banyak warga miskin yang sampai kini tidak didata oleh Dinsos SBB untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apabila warga yang belum terdata ini dibiarkan, maka hak-hak mereka akan terus diabaikan oleh pemerintah. Sementara, tugas utama pemerintah adalah bagaimana menangani persoalan kemiskinan ini secepatnya.

Melihat kenyataan ini, kata dia, Dinsos SBB tidak boleh berdiam diri dengan datanya yang ada, tapi harus segera melakukan verifikasi kembali di lapangan. Di mana, seluruh warga miksin di daerah ini harus segera didata sehingga pihaknya memiliki gambaran secara umum tentang warga miskin di SBB untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi dan pempus.

Akibat dari data yang kurang baik ini, lanjut dia, sebagian besar warga miskin di SBB tidak mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Sebab itu, Dinas harus segera bergerak, paling tidak melibatkan Dinas Kependudukan untuk bersama-sama menangani masalah ini secepatnya. Sebab, persoalan kemiskinan adalah masalah klasik yang masih terjadi di Maluku umumnya, dan SBB khususnya.

Aleg Fraksi PKB SBB ini menegaskan, kemiskinan yang melanda SBB tak lain disebabkan karena data tentang penduduk miskin yang dimiliki oleh instansi terkait tidak valid. Kalau saja datanya valid, maka jumlah warga miskin di SBB sudah dapat diukur. Namun, sampai saat ini, data tersebut masih simpang siur. Ia berharap, persoalan ini dapat segera ditangani dalam waktu dekat, mengingat, masalah kemiskinan menjadi tugas utama untuk ditangani pemerintahan daerah di sisa periodenya saat ini.

“Banyak masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah yang belum terlaksana akibat tidak terdata dan terinput dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai masyarakat kurang mampu. Kami dari fraksi berharap, persoalan ini dapat segera ditangani, dan ini harus disikapi dengan serius,” tegas dia.

Ia juga meminta kepada Dinsos dan Dinas Kependudukan agar melibatkan pihak Camat di masing-masing wilayah untuk sama-sama mengeroyok masalah ini, sehingga tidak berlarut-larut. (*)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top