DPRD SBB

Delapan Fraksi DPRD SBB Terima Tiga Usulan Ranperda

RAKYATMALUKU.COM – SBB,- Delapan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan terima tiga usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Bupati SBB, Moh Yasin Payapo.


Pernyataan dukungan politik terhadap tiga Ranperda itu disahkan langsung Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit, didampingi Wakil Ketua I, Arifin Podhlan dan Wakil Ketua II, La Nyong, pada Paripurna VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2019/2020, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD SBB, Piru, Jumat, 11 September 2020.

Tiga Ranperda yang mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD SBB itu; Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Pembentukan Perusahaan Perseroaan Daerah (Perseroda) dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD Saka Mese Nusa.

Pernyataan terima oleh Fraksi KIS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura, disampaikan setelah masing-masing perwakilan menyampaikan pandangan fraksinya di podium.

Pandangan Fraksi Partai KIS yang disampaikan Asmat Tamalene, bahwa, tiga Ranperda yang diajukan Pemda SBB sangat penting diterima dengan alasan mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Saka Mesa Nusa itu. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki demi penyempuranaan Ranperda yang diusulkan. Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah misalnya, harus diterima dengan alasan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Sebaliknya, Ranperda Pembentukan Perseroan yang sesungguhnya menjadi jantung dari peningkatan PAD di SBB, sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat di bidang kewirausahaan. Di mana, ketika Ranperda ini sudah final menjadi Perda, maka dapat dipastikan akan mengawal sektor usaha di SBB yang selama ini kurang menjadi perhatian bersama, sebaliknya dengan Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Saka Mese Nusa.

Selama ini, persoalan yang dihadapi daerah justeru di bidang BUMD. Di mana, taring dari BUMD sebagai sumber penghasil PAD di kabupaten ini dimunculkan secara transparan. Sekiranya, lewat Ranperda yang akan menjadi Perda nanti, keberadaan BUMD akan lebih jelas peran dan fungsinya sebagai sumber pembawa berkah untuk kabupaten Saka Mese Nusa itu. Tak saja terima tiga Ranperda ini untuk segera difinalkan menjadi Perda, Fraksi KIS juga menyentil soal Ranperda tentang pemekaran dusun menjadi desa, yang sampai kini tak kunjung ada kejelasannya.

Kritik Fraksi Gerindra juga menyentil sistem dan manajemen pengelola dan pemanfaatan keuangan daerah yang kurang maksimal. Hal ini, menurut Jubir Fraksi Gerindra, E Amirudin, boleh jadi dipicu karena tenaga yang kurang profesional. Sebab itu, fraksi ini mengusulkan agar ada peningkatan SDM yang lebih unggul dan profesional di bidang keuangan. Sebab, pengelola keuangan yang baik akan mencerminkan daerah yang baik pula. Bila pengelolaan keuangan tidak maksimal atau masih buruk, maka sudah dapat dipastikan, pembangunan akan berjalan pincang.

Beberapa kritik yang menonjol seperti, Pemda SBB harus merumuskan ketentuan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Saka Mese Nusa, Fraksi Gerindra meminta agar diperkuat dengan unsur pengawasan. Sebab, sebesar apapun modal yang disertakan kepada BUMD, kalau tidak mendapatkan pengawasan secara profesional, maka bisa berdampak buruk ke depan. “Justeru akan terlihat tidak wajar apabila unsur pengawasan tidak tertuang dalam Ranperda tersebut,” kritik Jubir Fraksi Gerindra E. Amirudin.

Fraksi PAN menerima usulan tiga Ranperda ini demi kemajuan dan kemaslahatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera di Kabupaten SBB. Namun sebaliknya, bila tiga usulan Ranperda ini tidak mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Fraksi PAN akan menolaknya.

“Kami menyadari bahwa saudara Bupati dan Wakil Bupati telah memahami persoalan ini dengan baik, sehingga pandangan ini hanya sebagai upaya untuk mendorong agar tiga Ranperda ini dapat dibahas dengan mitra OPD dalam suasana kebersamaan, dan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas,” tegas Jubir Fraksi PAN, Yanto Samanery. (*)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top