KABUPATEN SBT

Di Hadapan Komisi C DPRD SBT, PLN Kembali Menabur Janji

RAKYATMALUKU.COM – SBT, — Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali melakukan kunjungan kerja ke PT. PLN (Persero) Unit Induk Maluku-Maluku Utara di Kota Ambon pada Selasa, 15 Juni 2021. Dalam kunjungan ini, rombongan wakil rakyat itu mengemban tugas menyampaikan persoalan kelistrikan di Kabupaten SBT yang hingga kini belum tuntas. Salah satunya mempertanyakan pengadaan mesin 7 titik PLTD baru yang dibangun PLN didaerah itu. Mereka lalu diterima langsung jajaran manajemen PT. PLN (Persero) Unit Induk Maluku-Maluku Utara yang dipimpin langsung General Manager (GM) Adam Yogaswara.

Dihadapan wakil rakyat manajemen kembali memberi janji. Ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya. Pertama dilakukan pada 19 Agustus 2020 lalu. Dari kunjungan pertama itu manajemen PLN berjanji, akan menyelesaikan persoalan listrik tersamasuk pengadaan mesin di 7 titik tersebut. Ketujuh titik yang baru dibangun PT. PLN (Persero) antara lain, Watubela, Teor, Pulau Panjang, Kwamor, Seram Lau, Guli-Guli dan Kefing.

“Kunjungan Komisi C ini sudah kesekian kali. Tahun 2020 itu tanggal 19 Agustus kita diberikan janji oleh manajemen PLN wilayah bahwa beberapa titik di SBT itu tuntas di 2021. Kemarin setelah kita datangi ternyata dari 7 titik yang sudah dibangun power house dan jaringan baru, hanya 1 titik yang di fungsingkan, yaitu Kefing. Sedangkan 6 lainnya belum. Oleh karena itu, kita datangi lagi PLN sesuai dengan janji mereka seharusnya di 2021 ini sudah tuntas,”kata ketua komisi C DPRD SBT, Abdullah Kelilauw kepada koran ini via seluler kemarin.

Menurut Kelilauw, pihak PLN kemudian memberikan penjelasan kepada komisi C DPRD SBT bahwa mereka tidak lagi diberi kewenangan melakukan pengadaan mesin untuk pembangkit baru. Kewenangan itu sepenuhnya berada ditingkat pusat.

“Ini yang menjadi hambatan. Oleh karena itu, kita desak kepada PLN bahwa kalau begitu jangan dikasih janji. Karena setelah mereka menyampaikan bahwa akan tuntas di 2021 langsung kita sampaikan kepada masyarakat,”katanya.

Kelilauw katakan, DPRD dan manajemen PT. PLN (Persero) Unit Induk Maluku-Maluku Utara lalu bersepakat masalah ini harus segera dituntaskan. DPRD memberikan tengat waktu, sebelum Agustus 2021 harus diselesaikan PLN. Paling sedikit 3 sampai 4 titik. Caranya, mesin bekas dari sejumlah PLTD yang suprlus listrik direlokasi ke PLTD baru. Namun, mesin yang direlokasi harus sesuai kapasitas kebutuhan di PLTD baru.

“Itu direlokasi dari beberapa tempat yang ada di Maluku dan Malukun Utara. Untuk Pulau Panjang dan Watubela, kemungkinan juga Kesui. Karna di sana (Kesui) ada 4 titik, 2 desa dan 2 dusun itu didorong untuk cepat diselesaikan. Karna masyarakat sudah melakukan pemasangan instalasi ke rumah-rumah tapi sampai sekarang belum bisa di nyalakan. Ini akibat dari kekurangan mesin di Pulau Kesui,”ungkapnya.

Sementara untuk normalisasi PLN Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kelilauw mengaku manajemen PLN Wilayah berjanji, di minggu ke-3 bulan juni 2021 akan segera selesai. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menyinggung soal PLN Kilmuri yang hingga kini belum bisa di nyalakan. Dari penjelasan yang diterima, PLN Klimuri terkendala Sertifikat Layak Operasi (SLO) yang menjadi syarat utama. Tanggungjawab SLO sebenarnya telah dibebankan kepada pemerintah kabupaten SBT.

“Kilmuri akan dibantu oleh PLN wilayah untuk SLO nya dalam waktu dekat ini dibantu untuk diselesaikan, tergantung respon pemerintah daerah. Lalu untuk Guli-guli (Manggis) akan diadakan jaringan dari PLN Airnanang ke Guli-guli. Artinya, kalau belum ada mesin mereka konek dari Kiandarat,”ujar Kelilauw meniru janji yang disampaikan manajemen PT. PLN (Persero) Unit Induk Maluku-Maluku Utara kepada rombongan Komisi C DPRD SBT. (*)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top