OPINI

Dilema Negeri-Negeri Adat Tanpa Raja

Oleh: Hasbollah Toisuta
| Staf Pengajar pada IAIN Ambon | Ketua Umum MES Maluku dan Ketua Yayasan Sombar Negeri Maluku

Negeri adat di Maluku umumnya dikenal sebagai negeri yang secara tradisional dan turun temurun berpegang pada tradisi warisan leluhur. Negeri Adat biasanya dipimpin oleh seorang Raja yang adalah juga berperan sebagai kepala adat.

BACA JUGA, SOMBAR PAGI 2; Dari Kunjungan RI 1 hingga Mubes IKAPATTI

Istilah ‘negeri’ sebenarnya merupakan serapan kata dari bahasa melayu yang juga dipakai di Sumatera Barat, ‘nagari’, yang menunjukan pada pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan. Negeri di Maluku menjadi satu wilayah kesatuan adat terkecil dengan otentisitas adatnya, sementara ‘nagari’ di Sumatera Barat menunjukan kesatuan administratif pemerintahan di tingkat desa.

Di Maluku Tengah dan SBB istilah yang lebih klasik untuk menunjuk negeri (desa) adalah ‘aman’ dan ‘hena’. Di wilayah pulau-pulau Lease lebih menggunakan ‘aman’, misalnya ama(n) Iha, ama(n) rima (ama rima) di Hatuhaha. Sementara dikawasan jazirah Leihitu pulau Ambon masyarakat mengenal istilah ‘hena’ untuk negeri. Karena itu persekutuan anak-anak muda negeri-negeri yang ada di Jazirah Leihitu dikenal dengan ‘Hena Hitu’. Meski demikian terdapat pula persekutuan sosial lebih kecil lagi, di Maluku Tengah, misalnya ‘luma tau’ atau mata rumah (keluarga inti), ‘soa’ (keluarga besar-rumpun marga) dan ‘Uli’ (kampung = desa). Istilah ‘Uli’ sering digunakan secara parelel dengan ‘aman’ atau ‘hena’. Di SBT dikenal ‘uma taun’ (keluarga inti) dan ‘utian’ untuk negeri (desa).

Di daerah Maluku Tenggara, istilah untuk persekutuan sosial terkecil setingkat ‘luma tau’ dikenal dengan ‘raham jam’ dan kemudian meningkat menjadi ‘ohoi’ (negeri-desa) pada level persekutuan yang besar.

Lazimnya setiap persekutuan sosial, di level negeri atau desa selalu dipimpin oleh seorang ‘Raja’. Raja dalam struktur adat memegang fungsi sebagai kepala pemerintahan sekaligus fungsi sebagai pemimpin adat. Bahkan di negeri-negeri muslim, Raja selain memegang otoritas administratif dan adat, dia juga memiliki otoritas agama. Ketiga peran dan fungsi ini kemudian dibreakdown secara hirarkhis dalam struktur pemerintahan adat. Simbolisasi ketiga fungsi ini biasanya tampak pada tiga bangunan penting yang ada pada negeri-negeri adat. Ketiga bangunan ini melambangkan 3 pilar penyangga negeri, yaitu Rumah Raja, Baileo (rumah adat) dan Masjid/gereja. Ketiga unsur penyangga negeri – tiga tungku – ini merepresentasikan fungsi pemerintahan, fungsi adat, dan fungsi agama.

Dengan demikian kedudukan raja dalam peran dan fungsinya atas ketiga unsur tersebut sangat penting dan strategis. Raja selaku kepala pemerintahan harus menjamin terselenggaranya proses administrasi pemerintah. Sebagai kepala adat harus menggaransikan tertib dan tatakrama adat dan budaya masyarakat tetap terjaga, dan selaku pemegang otoritas agama, raja juga harus memelihara moralitas publik dan akhlak warga masyarakat dalam sebuah mekanisme sosial yang apik.

Problema kita di Maluku saat ini adalah banyak negeri-negeri adat yang tidak memiliki kepemimpinan tradisional yang definitif (baca: tidak memiliki raja). Ambil contoh Kota Ambon dengan negeri Batu Merah, Maluku Tengah dengan sebagain besar negeri, seperti di Kecamatan Salahutu dengan negeri Liang, negeri Tulehu, negeri Suli, negeri Tial, dan Tengah-Tengah. Di jazirah Leihitu, seperti Negeri Assilulu, Negeri Seith, negeri Hila. Di Saparua terdapat negeri Ulath, negeri Booi, negeri Tiow, negeri Haria, dan Kulur. Data terkini, untuk Kabupaten Maluku Tengah misalnya, dari 126 negeri adat terdapat 45 negeri yang belum memiliki raja definitif. Tentu masih banyak lagi untuk kasus seperti ini di kabupaten lainnya. Di Kabupaten SBB juga menghadapi dilema yang sama. Untuk sekedar contoh Negeri adat seperti, negeri Latu dan negeri Hualoy sudah bertahun-tahun diabiarkan tanpa raja yang difinitif.

Bila sejenak kita flashback ke belakang, di masa rezim otoritarian Orde Baru, pemerintah masa itu berupaya memangkas model-model otoritas kepemimpinan lokal melalui poltik homogenisasi, antara lain melalui UU No 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa. Implikasi dari politik homogenisasi adalah negeri-negeri adat di deseragamkan menjadi desa. Pada hal sejatinya negeri-negeri adat ini merepresentasikan model kepemimpinan lokal dengan kekhasan budaya masing-masing yang terrawat.

Pasca reformasi upaya mengembalikan kepemimpinan lokal tampaknya kembali dikumandangakan dengan berhasil disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dimana Desa Adat (negeri adat-pen) mendapat perhatian utk dikembangkan.

Sebagai bagian dari semangat menghidupkan tradisi negeri Pemerintah Daerah selanjutnya mengeluarkan PERDA No. 1 tahun 2006 tentang Negeri. Dengan PERDA No. 1 ini, pemerintan daerah memiliki ruang yang luas untuk lebih muda menata negeri-negeri adat. Begitu semangat yang dikandung PERDA Negeri yang disambut dengan euporia. Artinya kembalinya pemerintahan negeri (adat) adalah merupakan harapan masyarakat setelah lama masyarakat adat dibelenggu oleh sistem pemerintahan desa hasil bentukan rezim Orde Baru dengan UU No.5 tahun 1974 yang justeru mencerabut masyarakat negeri-negeri adat dari akar ketahanan lokalnya?

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah mengapa pada aspek praktis penerapan PERDA Negeri menjadi sangat krusial diimplementasikan di sebagian negeri-negeri adat khususnya terhadap pengangkatan seorang raja? Jawabannya bahwa masyarakat yang terlalu lama hidup dalam rezim totalitarian sejak penerapan UU No.5 dengan sistim desa (1974 -1998) yang memungkinkan calon pemimpin desa (negeri) bisa diambil kalangan mana saja, kondisi ini yang kemudian mengaburkan jejak nasab sistem negeri adat, dalam hal ini otoritas adat dengan ‘mata rumah/soa” parentahnya. Dampaknya adalah ketika euporia reformasi yang ingin mengembalikan sistem pemerintahan tradisional yang menempatkan adat pada bagian penting pengelolaan negeri, justeru konflik internallah yang terjadi. Saling klaim sesama warga terhadap siapa yang berhak menempati posisi sebagai ‘mata rumah/soa parentah’.

Situasi seperti ini juga makin diperparah dengan sikap pemerintah daerah yang terkesan ‘mengacuhkan’ dan membiarkan negeri-negeri adat selama bertahun-tahun berkembang tanpa adanya kepemimpinan adat (raja). Muncul spekulasi dalam masyarakat bahwa pemerintah daerah memanfaatkan situasi ‘kekosongan kepemimpinan adat’ ini untuk mengambil keuntungan politis jangka pendek. Lebih jauh pemerintah daerah dianggap turut serta melanggengkan konflik antar anak-anak negeri. Dampaknya sudah dapat dipastikan berimplikasi pada merosotnya tatanan adat. Budaya penghormatan terhadap otoritas adat negeri pada level tertentu mengalami deviasi yang cukup signifikan ketika kepemimpinan raja diganti dengan pejabat (pamong/PNS) selaku karateker dalam waktu yang lama. Karateker, atau Penjabat sementara hanya bisa menjalankan tugas adminstrasi pemerintahan negeri, dan tidak bisa masuk untuk mengurus adat dan aspek budaya lainnya. Namun demikian pemerintah daerah juga tidak kehabisan alasan untuk menghadapi kisruh atau konflik di dalam sebuah negeri adat khususnya dalam kaitan dengan kedudukan raja. Alasan klise yang selalu dikemukakan biasanya berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik terhadap klaim siapa-siapa yang oleh sejarah memiliki mandat dan otoritas sebagai pemegang ‘soa parentah’.

Tidak ada upaya serius yang bisa ditempuh untuk memediasi kelompok yang ‘bertikai’ akibatnya masyarakat menjadi terombang-ambing dan prustasi. Lebih-lebih lagi ketika konfliknya harus masuk pada ranah hukum (pengadilan) yang meniscyakan waktu penyelesaian yang relatif lama.

Untuk keluar dari suasana ini, pemerintah daerah tidak harus melepaskan kepada masyarakat negeri yang bertikai mencari jalan sendiri-sendiri. Alangkah indahnya jika pemerintah daerah membentuk suatu badan atau lembaga mediasi yang tugasnya menyelesaikan pertikaian yang berkaitan dengan klaim otoritas adat ini, sehingga masyarakat tidak harus sampai ke pengadilan. Suatu permasalahan yang berlatar adat, bigitu elok bila diselesaikan dengan mengedepan nilai-nilai adat. Kehadiran lembaga mediasi adat seperti ini harus menggaransikan penyelasaian libih cepat dan efisien. Dengan begitu masyarakat negeri adat berikut nilai-nilai tradisinya bisa terselamatkan.

Bila pemerintah daerah lalai dalam menyelesaikan problema ini, lambat atau cepat masyarakat akan merasa lebih aman bila kembali lagi ke masa Orde Baru dengan sitsim pemelihan kepala desa. Hal ini berarti masyarakat negeri-negeri adat di Maluku akan mengalami kepunahan identitas kulturalnya. (***)
Wallahu’alam.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top