NASIONAL

Dirjen Hubda Diperiksa Terkait KMP Marsela | Dicecar Jaksa dengan 24 Pertanyaan

RAKYATMALUKU.COM – DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Usien James Mahulette, dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran operasional Kapal Motor Penumpang/ Penyeberangan (KMP) Marsela yang dikelola PT. Kalwedo, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maluku Barat Daya (BUMD).

“Hari ini (kemarin) telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Usien James Mahulette oleh Jaksa Penyidik YE. Al Mahdaly,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, saat dikonfirmasi koran ini, via selulernya, Jumat, 16 April 2021.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi James Mahulete itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi, sekaligus menemukan tersangkanya di tahap penyidikan.

“Saya tidak diberitahu oleh Jaksa Penyidik soal materi pemeriksaannya, namun dalam pemeriksaan yang berlangsung selama empat jam, sejak pukul 10.32 sampai dengan 14.32 Wit itu, saksi diperiksa dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2016,” jelas Samy.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini di Kantor Kejati Maluku, bahwa saksi Usien James Mahulette dicecar Jaksa Penyidik terkait dengan bantuan dana hibah dari Kementrian Perhubungan untuk PT. Kalwedo, yang diperuntukan bagi operasional KMP Masela tahun 2016.

Di mana saat itu (tahun 2016), PT. Kalwedo dipimpin oleh Lukas Tapilou yang adalah adik ipar dari Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, mengantikan Benyamin Thomas Noach alias Oyang Noach, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya (MBD).

Untuk diketahui, sampai saat ini jaksa masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negaranya dari BPKP. Hasil audit itu sebagai salah satu bukti telah terjadinya perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai alat bukti untuk menetapkan pihak-pihak terkait yang patut diduga merugikan keuangan negara, sebagai tersangka di tahap penyidikan.

“Prinsipnya Kejati akan terus berkoordinasi dengan BPKP dalam kepentingan percepatan audit kerugian keuangan negaranya. Semoga hasil auditnya segera rampung dan diserahkan ke kami, sehingga penyidik dapat mengambil langkah penyidikan selanjutnya,” tutur Samy pekan kemarin.

Mengenai permintaan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati MBD dua periode, Barnabas Orno, yang saat ini menjabat wakil Gubernur Maluku, Samy mengaku bahwa pihaknya telah mengetahui pihak-pihak mana saja yang relevan untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

“Penyidik tentu sangat mengetahui pihak-pihak mana saja yang relevan untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Jadi sebaiknya kita ikuti saja proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung,” tegas Samy.

Dia menjelaskan, di tahap penyidikan ini sejumlah pihak terkait telah diperiksa sebagai saksi. Salah satu diantaranya adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT. Kalwedo, Lukas Tapilou, yang diketahui merupakan adik ipar dari Wagub Maluku Barnabas Orno itu.

“Pada Senin pekan kemarin itu ada pemeriksaan saksi terhadap Plt Dirut PT. Kalwedo inisial LT. Saksi LT dicecar 30 pertanyaan terkait penggunaan dana hibah dari Kementrian Perhubungan untuk PT. Kalwedo, dan bantuan penyertaan modal atau dana abadi dari Pemkab MBD untuk operasional KMP Marsela,” pungkas Samy. (RIO)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top