DPRD SBB

DPRD SBB Bahas Masalah Tambang Marmer Bersama Warga

Pimpinan dan Anggota DPRD SBB menggelar rapat bersama warga Kasieh membahas keberadaan perusahaan yang memproduksi tambang Marmer, di Kantor DPRD SBB, Piru, 25 November 2020.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

RAKYATMALUKU.COM – SBB, – Gabungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat bersama pemerintah, BPD, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh adat masyarakat untuk membahas persoalan eksplorasi tambang marmer di Desa Kasieh oleh PT GMI.


Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasid Lisaholith, bersama Wakil Ketua II DPRD SBB Arifin Podhlan, serta pimpinan dan anggota Komisi I dan II DPRD SBB, Rabu 25 November 2020.

Dalam pertemuan ini, perwakilan masyarakat mulai dari unsur tokoh agama, tokoh pemerintah dan tokoh pemuda, sama-sama menerima masukan perusahaan PT GMI untuk mengeksplorasi tambang Marmer di Desa Kasieh, Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Tak saja itu, warga juga melaporkan hasil studi banding saat berkunjung dan melihat secara langsung pengelolaan tambang marmer oleh perusahan yang bermarkas di Maros, Sulawesi Selatan tersebut.

Hasil studi banding tujuh perwakilan masyarakat, menjelaskan bahwa produksi tambang marmer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak berdamapk menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebab itu, perusahaan ini harus diizinkan untuk melanjutkan prosesnya demi kemaslahatan masyarakat setempat. Namun demikian, perwakilan warga meminta agar proses-proses di lapangan tetap dikawal bersama baik oleh pemerintah daerah, masyarakat serta DPRD SBB, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ketua DPRD SBB Abdul Rasyid Lisaholith, menegaskan, prinsifnya DPRD tetap berpihak kepada aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat menolak dengan bukti-bukti, maka penolakan warga akan tetap diperjuangkan. Sebaliknya, apabila warga menerima juga dengan bukti dan demi meningkatkan kesejahteraan, maka DPRD akan hadir mengawal kepentingan warga dimaksud.

Hal ini penting, menurut dia, sehingga tidak ada orang yang mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok terkait proses pengelolaan tambang Marmer tersebut. “Semua penyampaian sudah kita tampung, dan tugas mereka untuk sampaikan kepada masyarakat. Dan, keputusan ada di masyarakat Kasieh secara umum, agar tidak liar dan timbul penafsiran di tengah – tengah masyarakat,” jelas dia.

Prinsifnya, bahwa DPRD tidak akan membuat keputusan apapun, sebelum difinalkan oleh warga. Sebab, apapun yang ditetapkan oleh DPRD nanti, akan dikembalikan ke masyarakat setempat.

Ia berharap, sesuai pemintaan warga agar dilakukan uji Amdal dan sosialisasi kepada masyarakat di lapangan oleh pihak perusahaan, wajib dilakukan secara intens. Hal ini penting, sehingga masyarakat dapat memahami secara baik kehadiran perusahaan tersebut di tengah-tengan masyarakat. Terpenting, bahwa kehadiran perusahaan ini di tengah masyarakat, harus dapat menambah pendapatan ekonomi warga, sehingga warga tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.

“Jika nantinya izin dikeluarkan hasil kajian dampak negatif lebih besar kepada masyarakat Kasieh, dan masyarakat menolak secara umum, maka kami di DPRD juga akan menolak sepenuhnya,” tegas dia. (SBB-01)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top