HUKRIM

Dua Anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Diperiksa

– Dugaan Korupsi Alkes di Poltekkes Ambon Berlanjut

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, — Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang dipimpin oleh Rorogo Zega, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Bumi para Raja ini patut diacungi jempol.

Bagaimana tidak. Selain mengusut dugaan korupsi pengadaan peralatan Simulator Driling atau peralatan praktikum mahasiswa jurusan Teknik Mesin Politeknik (Poltek) Negeri Ambon tahun anggaran 2019 senilai Rp 9,6 miliar, Korps Adhyaksa ini juga sementara menyelidiki dugaan penyimpangan alat kesehatan (Alkes) pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Maluku tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp 53 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Wahyudi Kareba, mengatakan, dalam penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran pengadaan Alkes pada Poltekkes Maluku itu, Jaksa Penyelidik baru saja melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Bathzeba dan Andria.

“Ia benar, hari ini (kemarin) telah dilakukan permintaan keterangan terhadap dua anggota PPHP, Bathzeba dan Andria,” kata Wahyudi, saat dikonfirmasi koran ini, di ruang kerjanya, Senin, 7 Juni 2021.

Dijelaskan, dalam pemeriksaan yang berlangsung secara terpisah itu, Bathzeba dan Andria dicecar puluhan pertanyaan oleh Jaksa Penyidik seputar tugas pokok dan tanggung jawabnya selaku anggota pejabat penerima hasil pekerjaan alat kesehatan pada Poltekkes Maluku tahun anggaran 2016-2017

“Mohon maaf karena ini masih dalam tahap penyelidikan, maka kami hanya bisa menyampaikan bahwa mereka ditanya seputar kegiatan pengadaan alkes, serta terkait dengan tugas dan kewenangan yang bersangkutan,” jelas Wahyudi.

Menurutnya, permintaan keterangan di tahap penyelidikan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data dan keterangan, serta buki-bukti lainnya, untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi dalam kasus ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

“Masih banyak pihak yang akan dipanggil untuk diminta keterangannya. Mereka diantaranya, Rektor Poltekkes Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), rekanan, dan Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP),” ungkap Wahyudi.

Untuk diketahui, dugaan penyimpangan Alkes pada Poltekkes Maluku tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp 53 miliar ini, sebelumnya telah dilaporkan secara resmi oleh Koalisi Anti Korupsi Nasional (KAKN) ke Kejati Maluku pada tahun 2018 lalu, lantaran diduga sarat masalah.

Dalam laporannya itu, KAKN mengungkapkan modus korupsi yang diduga di mark up oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dimana, rekanan disinyalir tidak mengikuti prosedur pengadaan seperti yang diatur dalam kontrak kerja. Yakni, Perpres No. 4 tahun 2015 maupun Surat Edaran PPSDM dan LKPP No. 3 tahun 2015, yang mensyaratkan pengadaan barang diharuskan melalui e-KATALOG.

Perbuatan rekanan tersebut, diduga di amini oleh pihak Panitia Pokja ULP. Padahal, tindakan rekanan itu merupakan bagian dari perbuatan maladministrasi yang beresiko korupsi dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh KAKN, indikasi terjadinya mark up juga dikuatkan oleh sejumlah bukti yang berhasil dikantongi KAKN, salah satunya adalah alkes yang dibeli antara April-Oktober tahun 2016.

Dalam rentang waktu itu, banyak item kebutuhan alkes tidak terpenuhi. Belum lagi sejumlah barang yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak kerja. (RIO)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top