Edwin Huwae Dipolisikan Dengan Dua Laporan

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

– Huwae: Ini Yang Benar, Bukan Teriak-Teriak Di Depan Umum
– John Pieris: Mereka Berdua Harus Utamakan Moral Dan Etika

RakyatMaluku.com – SALING lapor ke polisi antara Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae dan Wakil Ke­tua DPRD Maluku Richard Rahak­bauw tak terhindarkan lagi.

Setelah sebelumnya, Ka­mis 17 Mei 2018, Edwin Adrian Huwae lebih dahulu melaporkan Rahakbauw dengan dua laporan polisi, yakni pence­maran nama baik dan dugaan korupsi, maka laporan balik ke polisi yang dilayangkan Rahakbauw kepada Huwae juga mencakup dua hal yakni pencemaran nama baik dan satunya perihal mengacaukan ke­giatan peribadatan yang dila­porkan Daniel Mahodim.

Kedua laporan tersebut dila­porkan ke Sentra Pelayanan Ke­polisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku, Selasa, 22 Mei 2018.

Usai membuat laporan, kepa­da pers, Richard Rahakbauw men­jelaskan bahwa dirinya melaporkan Edwin Adrian Huwae ini karena telah mencemarkan nama baik­nya.

“Saya laporkan pencemaran nama baik yang dilakukan saudara Edwin pada saat Jemaat Gatik sedang beribadah pada Rabu, 16 Mei 2018. Selebihnya biar kuasa hukum saya yang bicara,” kata Rahakbauw.

Sementara itu, Kuasa Hukum Richard Rahakbauw, Fahri Bachmid, S.H.,M.H, menjelaskan, setelah mene­rima dua laporan di ruang SPKT, kliennya langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pen­ye­lidik di Lantai II, Subdit Ditreskrimum Polda Maluku.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 13.00 – 16.00 Wit, Richard Rahakbauw yang akrab disapa RR ditanya sebagai saksi untuk pelapor Daniel Mahodim, atas dugaan tindak pidana mengacaukan kegiatan peribadatan yang dilakukan terlapor Edwin Adrian Huwae di kediaman RR pada Rabu, 16 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 Wit.
Kepada penyelidik, RR menjelaskan, saat itu dila­kukan peribadatan bersama Jemaat Gatik (Galala-Hative Kecil) Sektor Efrata. Dan, yang bertindak sebagai pemimpin ibadah yakni Ibu Sonya Matehelemual. Sedangkan refleksi dan doa syafat dibawakan oleh Pendeta J. Relebulan (Emeritus).

Sebelum doa syafat dimulai, terlapor Edwin masuk dengan reaksinya yang arogan sambil memberi ancaman akan melaporkan Jemaat Gatik Sektor Efrata kepada kepolisian karena menilai peribadatan itu merupakan ibadah politik.
Tak terima dengan sikap arogan terlapor Edwin, RR langsung keluar dan menegur terlapor, dan terjadilah perdebatan dan keributan antara keduanya. Namun yang disayangkan, terlapor Edwin mencacimaki RR sehingga kegiatan peribadatan terhenti kurang lebih 40 menit. Setelah itu terlapor Edwin kembali ke kediamannya dan kembali berteriak bahwa ibadah tersebut merupakan ibadah politik.

“Yang bertindak sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana ini adalah bapak Daniel Maho­dim yang juga jemaat sekaligus Ketua RT 002/04 Karpan. Dan berdasarkan fakta-fakta, maka terlapor Edwin Adrian Huwae disangkakan melanggar Pasal 175 KUHPidana, dengan acaman pidana penjara selama satu tahun empat bulan (1,4),” jelas Fahri.
Setelah itu, lanjut Fahri, kliennya ditanya Pen­yelidik sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pence­maran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terlapor Edwin Adrian Huwae di hadapan ratusan Jemaat Gatik Sektor Efrata.

“Intinya korban RR ini juga merasa dirugikan atas serangkaian perbuatan hukum yang dipertontonkan Edwin Adrian Huwae. Sehingga demi keadilan hukum, maka kami minta Polda Maluku segera mela­kukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terlapor Edwin. Dan, kami pastikan akan mengawal proses ini sampai tuntas,” tegas Fahri.

INI YANG BENAR

Menanggapi pelaporan RR, Edwin Adrian Huwae menyampaikan terimakasihnya kepada RR yang sudah melaporkannya ke polisi.

“Sikap seperti ini yang benar karena kita kemu­dian mempercayai semua persoalan kepada proses penegakan hukum. Bukan dengan cara teriak-teriak di depan umum dengan maksud menyerang kehormatan orang lain. Sekarang mari kita siapkan bukti masing-masing untuk membuktikan tuduhan yang di laporkan,’’ ujarnya.
Dia mengatakan, dirinya percaya bahwa penegak hukum di penyidik Polda Maluku akan profesional un­tuk menangani persoalan ini.

UTAMAKAN ETIKA DAN MORAL

Sementara itu, Guru Besar Universitas Kris­ten Indonesia (UKI) Jakarta Prof. John Pieris meminta dua petinggi DPRD Provinsi Maluku itu untuk menghentikan polemik yang sekarang diper­tontonkan kepada publik di Maluku.
“Hentikan polemik tersebut. Saya menghargai ketaatan keduanya dalam memaknai azas persa­maan di depan hukum yang berlaku di negara ini, namun tidak terlepas dari itu perlu didahului juga pendekatan moral dan etika,“ ujar John kepada Rakyat Maluku, tadi malam.

Dikatakan, saling adu ke polisi adalah bentuk ketaatan keduanya dalam menghargai hukum, namun dalam menghadapi situasi politik di Maluku yang akan melangsukan Pilkada serentak sebaiknya masalah keduanya didudukkan pada ranah etika dan moral sehingga tak bias intrepertasi dan publik tidak dirugikan atas polemik tersebut.

John menilai, dalam suasana politik seka­rang, Edwin Huwae dan Ricard Rahakbauw se­ba­gai pimpinan DPRD Maluku haruslah ikut bertanggujawab menciptakan kondisi demokrasi yang kondusif, bermartabat dan juga beradab.

Sebagai pimpinan di lembaga yang merep­resentasikan rakyat, keduanya juga haruslah bijak menyikapi akar masalah yang ada agar polemik ini tak melebar ke mana-mana. Apalagi keduanya adalah pentolan politik di partai berbeda, bisa saja polemik antara keduanya mengganggu konsolidasi demokrasi di Maluku terutama momentum Pilkada serentak.

“Dari aspek negara hukum langkah saling lapor ke polisi itu hal biasa-biasa saja, tapi toh hidup bukan hanya soal penegakan hukum dan azas kesamaan dalam hukum. Tapi juga prinsip moral dan etika serta keadaban politik haruslah menyejukkan, agar pembangunan demokrasi di negeri ini bisa bermartabat,” tutur John.

John yang sudah dua periode duduk di Senayan sebagai Wakil DPD asal Maluku ini juga menyarankan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku segera bersikap atas situasi ini.

“Publik akan menganggap masalah antara dua pimpinan DPRD itu terkait Pilkada, dan ini bukan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat kita. BK DPRD Maluku harus berperan melihat persoalan itu. Masalah yang ada sebenarnya bisa dimediasi internal DPRD, dan itu tanggungjawab BK agar ada pembelajaran baik bagi negeri kita,” saran John.

Jika kemudian keduanya tetap bersikukuh untuk diproses sesuai aturan hukum pidana yang berlaku, maka sebaiknya ditangguhkan hingga Pilkada seren­tak selesai. Sehingga tidak bias dan semakin besar.

“Ini bisa berdampak terhadap greas road dan melebar ke mana-mana yang bisa saja mencederai momentum demokrasi kita. Saya menghimbau kepada keduanya agar sedikit menahan diri dulu,” imbaunya.

Di kesempatan itu, John juga mengingatkan komitmen Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam proses-proses penegakan hukum ditahun politik. Secara eksplisit keduanya punya kesamaan visi agar penegakan hukum di tahun politik haruslah dapat dijauhi dari konflik-konflik politik Pilkada serentak.

“Baik Kapolri maupun Kejagung telah meng­himbau kepada jajarannya untuk menghindari hal-hal yang sifatnya terkait dengan Pilkada. Maka sudah seharusnya kita semua ikut menciptkan kondisi yang kondusif, agar masyarakat siap menghadapi Pilkada, Juni nanti,’’ ujarnya. (AAN/RIO/ARI)