LINTAS DAERAH

Giliran Raja Negeri Haruku Diperiksa

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, — Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon melakukan pemeriksaan terhadap Raja Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Zefnat Ferdinandus, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) setempat, tahun anggaran tahun 2017-2018.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ambon, Jino Talakua, mengatakan, pemeriksaan terhadap kepala Pemerintahan Negeri Haruku itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Hari ini (kemarin) yang diperiksa hanya Raja Negeri Haruku Zefnat Ferdinandus,” kata Jino, yang dikonfirmasi koran ini, di ruang kerjanya, Selasa, 13 Maret 2021.

Ia menjelaskan, dalam pemeriksaan yang berlangsung di ruang pidana khusus (Pidsus), saksi Zefnat Ferdinandus dicecar puluhan pertanyaan terkait dengan realisasi pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2017-2018.

“Sebab, terdapat beberapa laporan pertanggungjawaban (Lpj) yang diduga kuat fiktif. Yang mana hal itu diperkuat dengan laporan audit dari hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), ditemukan kerugian keuangan negaranya hingga Rp 1,6 miliar,” jelasnya.

Ditanya apakah Jaksa Penyidik sudah mengantongi calon tersangka dalam kasus ini, Jino mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, hal tersebut masih bersifat rahasia yang tidak dapat dipublikasikan sebelum adanya penetapan tersangka secara resmi melalui gelar perkara.
“Saya tidak tahu soal itu, dan kalaupun saya tahu juga tidak bisa saya sampaikan sebelum adanya penetapan tersangka secara resmi melalui gelar perkara. Jadi, teman-teman ikuti saja perkembangan kasusnya,” terang Jino.

Untuk diketahui, kasus ini awalnya dilaporkan oleh warga setempat. Data yang diperoleh dari warga bahwa Raja Negeri Haruku dalam pengelolaan DD dan ADD tahun 2017-2018, diduga banyak fiktif. Sementara didalam laporan pertanggungjawaban (Lpj), 100 persen dikerjakan.

Seperti item pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebesar Rp 22.908.000, dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggarannya dicairkan sebesar Rp 64.584.000. Kemudian bantuan rumah tahun 2018, dimana material baru datang pada 31 Juni 2019 sebesar Rp 135.330.000.

Tak hanya itu, bantuan pangan tahun 2018 sebanyak satu ton beras sebesar Rp 10.361.679 dalam RAB terealisasi, sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa setempat.

Berdasarkan data dari masyarakat itu, Kejaksaan memberikan rekomendasi kepada Tim Inspektorat Kabupaten Malteng untuk melakukan audit terhadap DD dan ADD di Negeri Haruku. Alhasil, ditemukan kerugian keuangan negaranya hingga Rp 1,6 miliar. (RIO)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top