NEWS UPDATE

Golkar Nilai Kerja Ditreskrimsus Sarat Kepentingan

RakyatMaluku.com – PROSES penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) yang mulai gencar dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur dan Wakil Guber nur Maluku 2018,dinilai penuh sarat kepentingan untuk menjatuhkan lawan pasangan calon lainnya.

Demikian disampaikan Plt Ketua DPD Partai Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy, dalam jumpa pers yang berlangsung di Kantor DPD Golkar, karang panjang, Ambon, Minggu, 6 Mei 2018.

Menurut Ridwan, penilaian sarat kepentingan tersebut lantaran pesta demokrasi yang akan berlangsung secara serentak pada 27 Juni 2018 mendatang diikuti oleh Petahan Said Assgaaff dari Partai Golkar melawan Murad Ismail yang merupakan pensiunan Polri berpangkat jenderal.

Keterkaitan sarat kepentingan untuk menjatuhkan lawan pasangan calon lainnya, kata Ridwan, karena beberapa kasus yang kini ditangani serius oleh Tim Ditreskrimsus Polda Maluku itu diantaranya, dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan minum tahun 2017 yang melilit Bupati Buru Ramli Umasugi yang merupakan ketua DPD Golkar kabupaten setempat.

“Kami berharap ada netralitas dari pihak kepo­lisian dalam penegakan hukum, dengan tidak mele­mahkan kandidat lain. Sebagai partai pengusung, kami merasa dirugikan, apalagi melibatkan ketua DPD Partai Golkar Buru, dan tentunya kita pasti akan melindungi,” tandasnya.

Selain itu, Tim Direskrimsus Polda Maluku juga secara mendadak menangani kasus-kasus tipikor lainnnya. Diantaranya, kasus SPPD fiktif tahun 2011 di Kabupaten Buru Selatan, dimana saat itu Caretaker Bupati Buru adalah M. Saleh Thio, yang saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, kasus air bersih yang melilit Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ismail Usemahu dan laporan dugaan tipikor penyalahgunaan keuangan BUMD Pemprov Maluku tahun anggaran 2017-2018.

“Tentu kami merespon positif kinerja Ditres­krimsus Polda Maluku dalam pemberantasan tipikor, asalkan hal tersebut sesuai dengan aturan serta tidak menggangu keamanan dan ketertiban menjelang pilkada 2018 ini,” katanya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan Tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku akhir-akhir ini berpotensi merusak system hukum. Sebab, intesitas cara dan pola penegakan hukum di bidang tipikor tidak seperti biasanya dilakukan.

Ia menjelaskan, hukum harus ditafsirkan seperti yang dibaca dan tidak multafsir. Berangkat dari paradigma penegakan hukum tipikor tersebut sebagaimana diatur dalam putusan MK, maka pihak kepolisian harus mempedomani itu secara baik.

Artinya, tidak lagi melakukan proses penyelidian dan penyidikan secara konvesional sebagaimana selama ini dilakukan dengan kata lain tanpa adanya temuan kerugian keuangan negara secara nyata dan riil berdasarkan rekomendasi BPK sesuai UU BPK dan Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016, yang mengekasn bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK, bukan kepolisian.

“Berangkat dari aturan, maka aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa terlebih dahulu mengantongi atau memastikan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan rekomendasi BPK,” ungkap Fahri.
Dikatakan, berbagai tindakan penyitaan dokumen, dan pengeledahan dalam penyitaan dan memasuki ruangan kerja untuk mengambil dokumen-dokumen tertentu di beberapa tempat adalah tidak tepat dan juga berpotensi melawan hukum.

Hal tersebut dilakukan tanpa menggunakan izin ketua pengadilan negeri/tipikor di Ambon sebagaimana diatur dalam ketentua pasal 32 dan 33 ayat 1 UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan setiap tindakan pengeldahan harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat, tetapi8 harus dalam konteks penyidikan dan bukan penyelidikan.

Lanjutnya, upaya manuver hukum yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dalam mengrebek dan menyita dokumen pada sejumlah instansi pemerintah untuk kepentingan penyelidikan dilakukan dengan menyerupai tindakan penyidikan adalah sesuatu yang melawan nalar sehat berhukum.

Karena segala tindakan penyelidik, menurutnya seperti saat ini sudah dilakukan dengan berbagai upaya paksa yang secara hukum acara tidak dikenal dalam terminology hukum untuk konteks penyelidikan, karena sesuai tertib hukum acara, upaya paksa seperti penyitaan/penggeledahan hanya dapat dilakukan pada ranah penyidikan dan bukan penyelidikan sesuati pranata hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadikan negeri.

Berangkat dari peristiwa serta fakta-fakta hokum seperti tersebut, dengan ini DPD Partai Golkar Maluku memandang perlu dan penting untuk menyatakan sikap tegas yang ditandatangani Plt Ketua DPD Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy, bahwa Golkar Maluku sebagai partai politik dengan slogan “Golkar Bersih” sangat mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, tetapi jangan sampai penegakan hukum diarahkan untuk membidik pihak-pihak tertentu dengan maksud tertentu pula sehingga menjadi bias politis kemana-mana. Apalagi, yang terhjadi sekarang ini berbarengan dengan proses pelaksanaan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

DPD Partai Golkar provinsi Maluku mengingatkan, menjelang pemilihan dan pencoblosan pada tanggal 27 juni 2018 mendatang salah satu tugas kapolda Maluku yang sangat penting, strategis serta urgen, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan untuk kepentingan prospek opembangunan serta keberlangsungan proses demokratisasi Maluku itu sendiri, adalah memastikan secara utuh stabilitas keamanaan dan stabilitas politik di wilayah ini.

DPD partai Golkar provinsi Maluku meminta kepada Presiden RI untuk memberikan atensi khusus terhadap proses demokratisasi yang ada di Maluku saat ini dengan segenap implikasinya, termasuk dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Ditreskrimsus polda Maluku yang saat ini sedang menanganani beberapa perkara yang sarat akan conflict of interest.

DPD partai Golkar provinsi Maluku mendesak Kapolri untuk mengambil langkah-langkah kebijakan hukum untuk menghentikan seluruh proses penanganan hokum oleh Ditreskrimsus polda Malujku yang terindikasi sarat akan kepentingan.

DPD Partai Golkar Provinsi Maluku mendesak kapolda Maluku untuk harus sejauh mungkin meme­rintahkan jajarannya untuk menciptakann suasana kondusif serta mengeliminir berbagai tindakan sepertui kegiatan-kegiatan penyelidikan yang seolah-olah menyerupai tindakan penyidikan padalah bukan penyelidikan dengan melakukan sejumlah kegiatan penyitaan serta penggeledakan dan dipertotonkan kepada public sehingga berfek pada kegaduhan social dan politik dengan mengedepankan prinsip-prinsip legalitas dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia.
(RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top