NEWS UPDATE

Gonga dan 2 Kadis Berpotensi Tersangka

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pekerjaan proyek jalan lingkar Pulau Wamar senilai Rp 15.594.000.000 atas terdakwa Listiawaty ke Pengadilan Tipikor Ambon, namun proses penyidikan perkaranya masih tetap berlanjut di Polres setempat.

Bagaimana tidak, hingga saat ini penyidik Polres belum juga melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum melalui P-19, terkait dengan penambahan tersangka lainnya dalam kasus yang sumber anggarannya dari DAK fisik Afirmasi Bidang Transportasi tahun 2018 melalui Dinas PUPR Kabupaten Aru ini.

“Untuk penambahan tersangka, kami sudah berikan petunjuk ke penyidik melalui P-19, untuk memeriksa pihak ketiga dan semua pihak yang terlibat. Jika memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Tipikor, maka dapat dijadikan tersangka,” tegas Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima, kepada koran ini, via selulernya, Selasa, 11 Januari 2022.

Menurutnya, untuk menetapkan tersangka, pada dasarnya kewenangannya berada di penyidik yang menangani perkara tersebut, dalam hal ini Polres Kepulauan Aru. Dan JPU, hanya menunggu melalui petunjuk yang diberikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

“Jadi, kalau mau tanya keterlibatan pihak lainnya, tanyakan langsung ke penyidiknya. Apalagi sampai dengan saat ini penyidik belum juga melakukan pemeriksan terhadap pihak ketiga, lantaran pihak ketiga sementara berada di Negara Pakistan,” ungkap Sesca.

Dia menjelaskan, pelimpahan berkas perkara atas terdakwa Listiawaty oleh JPU ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, 7 Januari 2022 kemarin, karena dugaan perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil.

“Jadwal sidang perdananya sudah ditetapkan hari Jumat depan, yakni pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Teman-teman pers ikuti saja sidang perdananya nanti,” jelas Sesca.

Sebelumnya, terdakwa Listiawaty melalui salah satu kuasa hukumnya, Muslim Abubakar, membeberkan konspirasi yang diduga dilakukan Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga Cs, dalam proyek jalan lingkar Pulau Wamar tahun 2018 senilai Rp 15.594.000.000 ini.

Mereka yang diduga melalukan konspirasi bersama bupati itu di antaranya, Kepala Dinas PUPR Edwin Patinasarany dan Edwin Nanlohy, Yohanes Labodo, Frangky Kerubun selaku pengawas lapangan, Minggus Talakua selaku konsultan pengawas dari CV. Coroliv, Faby Setiawan selaku penyedia konstruksi (ipar dari Yohanes Labodo), Tedy Renyut (sepupu dari Yohanes Labodo), serta tim PHO.

Menurut Abubakar, dugaan konspirasi yang dilakukan Bupati Johan Gonga dengan cara memerintahkan Kadis PUPR saat itu, Edwin Nanlohy, untuk mengambil alih DAK fisik Afirmasi senilai sebesar Rp 15,594 miliar yang disalurkan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Bidang Transportasi kepada Dinas Perhubungan. Sehingga, dana tersebut berpindah ke PUPR.

“Jadi, otak dibalik pembagian proyek jalan di Dinas PUPR ini adalah Bupati Johan Gonga, yang memerintahkan agar proyek jalan harus di arahkan ke orang- orang terdekat, dalam hal ini Yohanes Labodo,” bebernya, kepada koran ini, Rabu, 29 Desember 2021, lalu.

“Apalagi, Edwin Patinasarany selaku Kadis PUPR setelah Edwin Nanlohy (2 Edwin) juga pernah melakukan pertemuan dengan Grup Yanes Labodo di Ambon. Setelah itu Edwin Patinasarany bersama Tedy Renyut dan Bupati Johan Gonga mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta. Sehingga sangat jelas semua ini sarat konspirasi dan KKN,” tambah Abubakar.

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ini oleh Polres Aru, lanjut Abubakar, pihaknya sangat sesalkan proses penegakan hukum yang hanya menetapkan kliennya (Listiawaty) selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka tunggal.
Padahal, sangat jelas bahwa pelaksanaan proyek ini di lapangan melibatkan banyak pihak.

“Maka itu, kami minta keadilan hukum dalam kasus ini. Klien kami hanya PPK yang tidak punya wewenang lebih. Tanggung jawab lebih besar ada pada kepala dinas PUPR selaku KPA, juga pengawas lapangan, konsultan pengawas, penyedia konstruksi serta tim PHO. Mereka semua ini juga harus bertanggungjawab dan ditahan,” pinta Abubakar.

Dia menjelaskan, dalam pekerjaan proyek jalan lingkar yang menghubungkan kampung DurjeIa dengan lokasi wisata Papaliseran ini, awalnya Edwin Nanlohy yang pada saat itu menjabat sebagai Plt Kadis PUPR mengangkat dirinya sendiri sebagai PPK dan melakukan perencanaan paket pembangunan Jalan Lingkar Wamar.

Setelah menyelesaikan perencanaan, lanjut Abubakar, Edwin Nanlohy kemudian memerintahkan kliennya (Listiawaty) untuk melakukan tender fisik agar dana cepat masuk ke daerah.

Kliennya lalu melakukan permohonan ke ULP agar paket tersebut di tender dan harus di menangkan oleh Grup Yohanes Labodo, dengan pengaturan bahwa proyek dikerjakan oleh sepupu dari Yohanes Labodo yakni, Tedy Renyut.

“Sementara pengaturan di lapangan dikerjakan oleh ipar dari Yohanes Labodo, yaitu Faby Setiawan. Olehnya itu, dapat disimpulkan bahwa Yohanes Labodo juga bagian dari otak dibalik proyek jalan Lingkar Wamar,” tutur Abubakar.

Dikatakan Abubakar, PPK hanya bertanggungjawab pada teknis pekerjaan, sebab pekerjaan proyek PPK dibantu oleh konsultan pengawas dari CV. Coroliv yang di bayar oleh daerah sebesar Rp 200 juta lebih untuk mengawasi proyek jalan Lingkar Wamar, dan telah dicairkan 100 persen.

Tugas PPK, lanjut Abubakar, juga di bantu oleh pengawas lapangan, Frangky Kerubun, yang diduga kuat telah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100 persen. Selain itu, ketika PPK melakukan permohonan kepada tim PHO untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, tim PHO mengeluarkan berita acara bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100 persen.

“Jadi, berdasarkan laporan dari konsultan pengawas, pengawas Lapangan dan penyedia konstruksi serta tim PHO itulah sehingga klien saya mengajukan permohonan kepada KPA bahwa pekerjaan telah selesai 100 persen, dan dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia konstruksi,” ungkapnya.

Ternyata, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku terhadap proyek jalan Lingkar Wamar, ditemukan bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan proyek tersebut.

“Dari temuan itu, klien saya pernah meminta kepada Plt Kadis PUPR, Edwin Patinasarany, untuk melakukan penyitaan alat, namun, tidak direspon. Edwin Patinasarany malah melakukan pertemuan dengan Grup Yanes Labodo, kemudian mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta bersama Bupati Johan Gonga,” pungkas Abubakar. (**)

--------------------

Berita Populer

To Top