NEWS UPDATE

IJTI Maluku Minta Aleg Pengusir Wartawan Baca UU Nomor 40

Ketua IJTI Maluku, Juhri Samanery (Tengah). Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw (kiri), Anggota Komisi III DPRD Maluku, Hindun Ayu Hasanusi (kanan)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, — Selain AJI Kota Ambon, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Maluku juga mengecam sikap arogansi oknum anggota DPRD Maluku, yang mengusir wartawan saat meliput pertemuan di ruang Komisi III bersama mitranya, Jumat, 4 Juni 2021.

Sangat disayangkan oleh Pengurus ITJI, sebab aksi pengusiran itu dilakukan oleh Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, atas permintaan anggotanya, Hindun Ayu Hasanusi, saat rapat pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Maluku bersama mitranya, termasuk Kadis PUPR Maluku sedang berlangsung.

Sidang tengah berjalan, tiba-tiba Hindun melayangkan intrupsi dan meminta agar wartawan yang sedang meliput pertemuan pengawasan APBD/APBN Tahun Anggaran 2020 di lima kabupaten/kota bersama 12 mitra itu dikeluarkan.

Berikut pernyataan sikap Ketua IJTI Pengda Maluku, Juhry Sarmanery, dan pengurusnya;

1. Sikap sejumlah anggota DPRD terutama Richard Rahakbauw bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers Pasal 4 ayat (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasiinformasi.

2.  Tidak ada lagi pelarangan liputan, penghapusan materi liputan karena kerja jurnalistik diatur tegas dan jelas Undang-Pasal 6 di huruf d.melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan huruf c.memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3. Menyarankan Anggota DPRD Provinsi Maluku membaca Undang-Undang Nomor: 40 tentang Kebebasan Pers, sehingga tindakan tersebut tidak terulang kembali dan meminta maaf secara terbuka. Sebab sebagaimana tertulis di Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

5. Perbuatan sejumlah anggota DPRD Maluku terutama Richard Rahakbauw, memenuhui unsur Pasal 18 what (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(*)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top