---------
NEWS UPDATE

Ikut GPK-PD Pentury Dipecat

Elwen Roy Pattiasina

Direncanakan KLB Digelar di Medan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, –  Mantan anggota DPRD Maluku, Markus Pentury SE, yang juga pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Ambon akhirnya terancam dipecat dari jabatannya karena terindikasi tepapar virus Gerakan Pengambilalihan Kekuasan Partai Demokrat (GPK-PD) bersama beberapa kader Partai Demokrat Maluku.

Informasi yang diterima wartawan media ini, Pentury bersama beberapa pengurus dari DPC Maluku Tengah (Malteng) dan DPC Seram Bagian Barat (SBB), juga mantan pengurus di DPD Provinsi Maluku, Kamis, 4 Maret kemarin telah bertolak dari Ambon ke Medan. Diduga kuat keberangkatan mereka terkait upaya pelaksanan Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Berdasarkan informasi, KLB di Medan akan digelar, Jumat 5 Maret 2021.

Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwen Roy Pattiasina yang dikonfirmasi terkait hal ini, mangatakan, pihaknya juga mendapat informasi itu.

Menindaklanjutinya, kata Pattiasina, ia telah melakukan apel siaga virtual dengan semua ketua DPC di Maluku, pada Kamis, 4 Maret kemarin untuk mengetahui keberadaan dan kondisi di masing-masing daerah.

”Sepuluh DPC, minus Kota Ambon sebagai pemilik suara yang sah sejauh ini aman. Hanya Plt Ketua DPC Kota Ambon saja yang terindikasi dan hal ini sudah saya laporkan ke DPP Partai Demokrat, dan perintahnya adalah segera memproses pemecatan terhadap Plt DPC Kota Ambon ini,” pungkas Pattiasina.

Roy menambahkan, ia juga sudah memerintahkan kepada setiap Ketua DPC bersama pengurus untuk mengecek atau mengupdate pergerakan pengurus dan kader yang mendukung GPK-PD di wilayah masing-masing dan jika ada yang terbukti keterlibatannya maka segera diusulkan untuk dipecat.

”Dari SBB dan Malteng dilaporkan ada beberapa orang yang berangkat. Ada juga beberapa orang yang bukan lagi pengurus DPD. Dan mereka itu segera akan dipecat bersama Plt. Ketua DPC Kota Ambon,” tegas Pattiasina.

Ditambahkan pula, sejak awal, pihaknya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku bersama semua ketua DPC sudah menyatakan kesetiaan terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang merupakan hasil Kongres V yang telah disahkan oleh KemenkumHam. Karena itu, sebagai pemilik suara yang sah, pihaknya bersama para ketua DPC menanggap bahwa KLB yang akan dilakukan adalah illegal karena dukungan suaranya fiktif dan inkonstitusional serta tidak sesuai dengan AD/ART Partai yang juga telah disahkan oleh KemenkumHam.

”Kita tetap tidak bergeming. Jika KLB dilaksanakan, maka itu tidak sah dan inkonstitusional dan selain pemecatan, mereka yang mengatasnamakan pemilik suara yang sah, akan tetap diproses hukum, karena sejauh ini tidak ada mandat yang diberikan,” demikian Pattiasina. (NAM)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top