APKN Bakal Kawal APBD Malra 2022

RAKYATMALUKU.COM – TUAL, – Aliansi Pemantau Keuangan Negara (APKN) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berjanji akan mengawal seluruh proses penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 kabupaten setempat, agar kedepannya tidak terjadi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Sebagai putera daerah tentu kami merasa bertanggungjawab untuk mengawal semua kebijakan pemerintah dalam penggunaan APBD, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” kata Ketua APKN Kabupaten Malra, Rony Somar, kepada wartawan di Ambon, Selasa, 26 Oktober 2021.

Menurut Rony, keinginannya untuk mengawal APBD Kabupaten Malra, bukan soal suka dan tidak suka dengan kepala daerah serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten setempat, melainkan sekedar ingin memberikan peringatan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat agar lebih hati-hati menggunakan APBD.

“Ini murni bentuk kepedulian kami untuk mencegah dan menyelamatkan keuangan negara, tidak bermaksud tendensius. Mengingat terdapat beberapa pekerjaan proyek fisik yang diduga mangkrak dan bermasalah,” ungkapnya.

APKN Kabupaten Malra, lanjut Rony, berharap kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah hukum Provinsi Maluku, untuk dapat sama-sama mengawal alokasi APBN dan APBD yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19.

“Anggaran ini biasanya ada audit BPK. Maka itu, anggaran negara jangan sampai disalahgunakan oleh pejabat daerah karena dapat berakibat proses hukum. Saya mengajak kita semua saling mengingatkan demi kepentingan bersama tentunya,” imbaunya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris APKN Kabupaten Malra, Jumri Rahantoknam. Aktivis yang selalu memberikan kritik pedas dalam pengawasan kebijakan ini meminta masyarakat harus berperan serta dalam melihat berapa persen Kabupaten Malra melakukan kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD.

“Karena ini penting sekali, jangan sampai ini kita juga terlambat terutama yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” ucapnya.

Jumri juga berharap agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan APBD untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dana miliaran bahkan triliunan rupiah yang dialokasikan di tiap daerah haruslah tepat sasaran.

“Semoga Pemkab Malra tetap pada sasaran sesuai arahan serta instruksi Pak Presiden Ir. Hi. Joko Widodo. APBD benar-benar disalurkan pada masyarakat, penanganan atau pencegahannya harus jelas. Kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

“Dan satu hal yang perlu saya katakan bahwa kita tidak pernah memusuhi Pemda Malra, maksud dan tujuan kami hanya menginginkan Pemda Malra bersih terhindar dari KKN, demi mewujudkan cita-cita para pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kita semua,” tambah Jumri mengingatkan. (AAN)

To Top