I Like MONDAY

Jab and Run

AHMAD IBRAHIM | Komisaris Utama Hr. Rakyat Maluku

Perkembangan era komunikasi yang demikian pesat menuntut para pekerja pers harus profesional. Sebagai pilar keempat demokrasi — menghadapi era disrupsi saat ini pers dalam hal ini wartawan sebagai ujung tombak dituntut harus meningkatkan kompetensi.

Tanpa memiliki kompetensi bisa melahirkan bias dan akan berujung matinya sebuah profesi. Dan, kematian dari sebuah profesi itu selalu diawali oleh orang-orang yang tidak profesional dan kompeten.

Pendapat itu saya kutip dari sambutan pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar PWI Maluku yang disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari di Pasific Hotel, Ambon, Jumat, (9/9/21).

Pers bagi Atal S Depari bukanlah segala-galanya. Sebagai pilar demokrasi, pers harus mengedepankan etika jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang pers maupun kode etik jurnalistik, tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai alat kontrol.

“Bangun kemitraan dengan pemerintah. Kalau mereka membangun kita harus membantu memberitakan kinerja mereka. Kalau tidak membangun ya dikoreksi. Itulah fungsi kontrol,” ujarnya.

Ia mengakui pers kerab dicap tendensius terhadap suatu objek yang diberitakan. Itulah yang membuat hubungan kemitraan dengan pemerintah berjalan tidak harmonis karena diikuti oleh ketidaknetralan atau tidak cover both side terhadap objek yang diberitakan.

Untuk menghindari tudingan miring itu ibarat dalam dunia tinju kita mengenal istilah “jab and run”. Yakni sebuah bentuk pukulan pembuka kapan harus dimulai dan kapan harus mundur atau menghindar.

Itulah gaya “jab and run”. Pukul dan mundur atau menghindar. “Itu kalau kita tidak ingin pers kita dicap tendensius,” ujar Atal Depari diluar dikusi lepas bersama beberapa rekan wartawan.

Sebagai pilar demokrasi pers harus terus menjaga dan mengawal agar demokrasi kita tidak pincang. Ada bahaya yang mengancam bilamana demokrasi kita melorot diawali oleh jebolnya pers.

Untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Maluku tahun 2019 sendiri —berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku— mencapai angka 68,22 dalam skala 0 sampai 100.

Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI Maluku 2018 yang tercatat sebesar 75,51.

IDI sendiri sebuah indikator untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Tanah Air mencakup kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy).

Tahun 2024 kita akan memasuki pesta demokrasi serentak. Itu berarti akan ada sejumlah kepala daerah di tanah air diangkat sebagai Plt.

Berarti selama dua tahun tidak akan ada kebijakan strategis pembangunan karena seorang Plt tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan.

“Kalau sekian banyak kepala daerah adalah Plt bagaimana jalannya demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Ini yang harus dikritisi oleh pers,” ujarnya.

Pendapat Tom Rosenstiel yakni penulis buku berjudul: Sembilan Elemen Jurnalisme yang ditulis bersama Bill Kovach, yang merupakan salah satu karya buku terbaik bisa menjadi rujukan.

Tentang kegiatan jurnalistik, Tom Rosenstiel menuliskan antara lain saat ini kita sedang berada dalam revolusi komunikasi. Jurnalisme masa kini bukan lagi sekadar informasi.

Di mata Tom Rosientiel, partisipasi publik melalui komentar dan tanggapan merupakan bagian yang melekat dari proses jurnalisme.

Jurnalisme adalah forum publik — bukan ruang privat bagi penulis. Penulis harus bertanggung jawab atas liputan yang dibuatnya.

Menghadapi perubahan platform media massa di tengah pesatnya teknologi komunikasi digital atau apa yang disebut Tom Rosientel revolusi komunikasi membutuhkan partisipasi semua pihak sebagai bagian dari proses jurnalistik.

Pesatnya era digitalisasi komunikasi akibat disrupsi teknologi saat ini menuntut pers nasional di tanah air harus tetap survive dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Perkembangan iklim usaha yang juga terus berubah menuntut pers harus mampu beradaptasi mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dengan tetap melakukan konvergensi di antara platform media massa di tengah menjamurnya industri digital.

Sebagai Direktur Eksekutif American Press Institute dan seorang senior di Brookings Institution, Tom Rosientel adalah pendiri Proyek Pusat Penelitian untuk Keunggulan dalam Jurnalisme, yang juga dikenal sebagai koresponden untuk Newsweek dan Los Angeles Times.

Pentingnya UKW ini tidak lain untuk meningkatkan kapasitas agar wartawan kita bisa memainkan peran tersebut.

Menghadapi era disrupsi ini jangan sampai pers kita jebol. Karena itu kemampuan dan kapasitas wartawan di alam demokrasi dan transparansi ini harus terus ditingkatkan.

Pendapat tokoh pers nasional almarhum Rosihan Anwar bisa pula menjadi pegangan. Sebab kapanpun zamannya seorang wartawan dituntut harus kompoten yakni harus memiliki wawasan yang luas, profesional, dan beretika yang harus menjadi pegangan.

Sebab tolok ukur utama profesi adalah kompetensi. Profesi tanpa kompetensi seperti pikiran kosong.

“Wartawan adalah sebuah profesi karena itu untuk menjadi yang baik dan benar harus dites melalui uji kompetensi lewat pendidikan dan pelatihan,” kata Atal Depari.

Pers, kata Atal, taat pada hukum dan etika profesi. Pers loyal kepada masyarakat. Pun pemerintah juga bekerja untuk rakyat. Di sini pers harus cermat.

Kalau pemerintah bekerja maka kita harus beritakan, tapi kalau mereka tidak bekerja tentu menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan kontrol.

Karena pers bukanlah segala-galanya maka menjadi kewajiban bagi kita untuk saling melengkapi dengan jalan membangun kemitraan tanpa kehilangan fungsi kontrol. “Kalau mereka membangun dibantu, kalau tidak membangun ya dikoreksi,” kata Atal Depari.

Cara untuk mengoreksi tentu harus memiliki kemampuan jurnalistik biar pers tidak dicap tendensius terhadap objek yang diberitakan.

Boleh jadi “teknik” dalam dunia tinju “jab and run” yang disebutkan Pak Atal Depari dalam diskusi lepas itu bisa menjadi jalan keluar agar pers tidak selalu dianggap berpihak karena adanya faktor like and dislike.

Acara ini menarik karena juga dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail sekaligus memberikan sambutan dan membuka kegiatan UKW PWI Maluku ini.

Mantan Dankorps Brimob itu mengajak wartawan bersama-sama Pemrov Maluku membangun daerah ini agar bisa sejajar dengan daerah lain.

Ia juga meminta wartawan dan pers membangun networking agar khalayak diluar Maluku bisa mengetahui daerah ini tanpa mengabaikan etika profesi sebagai wartawan.

“Kedepankan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diberitakan agar tidak membias kemana-mana,” ujarnya.

Ikut pula hadir Plh.Sekda Maluku Sadli Lie, Sekkot Ambon A.G.Latuheru, Kabid Humas Polda Maluku Moh.Roem, Direktur Ambon Ekspres Nasri Dumula dan Dewan Penguji UKW PWI Pusat.(*)

--------------------

Berita Populer

To Top