HUKRIM

Jaksa Diminta Periksa Kades Buano Utara

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Hukum Adat Negeri Buano Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku di Ambon, Kamis, 6 Januari 2022, pukul 12.00 Wit.

Dalam orasinya, massa aksi menuntut Kejati mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB, karena tak kunjung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016-2021, yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) setempat, Ahmad Nurlette, yang saat itu menjabat sebagai ketua kelompok.

“Kami minta Kejati Maluku mendesak Kejari SBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahmat Nurlette, karena diduga kuat melakukan penggelapan dan penipuan terhadap dana PKH di Desa Buano Utara,” desak Koordinator Aksi, Hariono.

Dia menjelaskan, dugaan penyalahgunaan penyaluran dana PKH di Negeri Buano Utara dari tahun 2016-2021 sebanyak 207 KK yang diduga dilakukan oleh Ahmad Nurlette, telah resmi dilaporkan secara tertulis oleh masyarakat setempat ke Kejari SBB di Piru. Sayangnya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut serta kepastian hukum dari Kejari SBB atas laporan yang diajukan masyarakat.

“Mirisnya, ketika kami mempertanyakan laporan tersebut, jawaban dari Kasi Intel dan Kasi Pidum bahwa terjadi kontradiktif. Maka kami anggap penjelasan seperti ini menunjukkan bahwa pihak Kejari SBB kurang memahami tentang SOP. Sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap perangkat hukum yang dipakai dalam menangani kasus yang di laporkan tersebut,” jelas Hariono.

Di mengungkapkan, pada tahun 2016 berdasarkan data yang peroleh terkait penerimaan PKH di Desa/Negeri Buano Utara secara kolektif berjumlah kurang lebih 624 (orang) Kepala Keluarga (KK) yang dikelolah oleh tiga koordinator berbeda.

Namun, terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dana PKH oleh Ahmad Nurlette selaku ketua Kelompok PKH Desa Buano saat itu kurang lebih 207 KK. Nilai nominal yang didapatkan dari masing-masing KK jumlahnya berbeda-beda, hal ini tergantung jumlah anggota keluarga dan kebutuhan pendidikan anak mereka.

Modusnya, lanjut Hariono, yakni yang bersangkutan diduga menahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik kurang lebih 207 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan tidak pernah menyerahkan kepada yang berhak. Apalagi, diketahui juga bahwa ada sejumlah KKS yang orangnya sudah tidak berada di tempat.

“Selain itu Ahmad Nurlette juga memotong sebagian dana yang seharusnya diterima KPM. Karena dari penjelasan para KPM diketahui pada tahun 2016 sampai 2021, yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan dana bantuan PKH untuk kira-kira total 207 KPM, yang nilainya mencapai sekitar ratusan juta rupiah,” ungkapnya.

Usai berorasi dan membacakan tuntutan, pendemo kemudian menyerahkan pernyataan/ tuntutan mereka langsung kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top