Jaksa Pastikan Korupsi ADD Haruku Naik Penyidikan

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

– Kantongi Hasil Pemeriksaan Inspektorat

RakyatMaluku.com – KEPALA Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Wahyudi Ka­reba, memastikan untuk me­ning­katkan kasus dugaan ko­rupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Haruku, Ke­camatan Pulau Haruku, Ka­bu­paten Malaku Tengah (Mal­teng) tahun 2015 – 2016, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebab, Jaksa Pen­yelidik telah mengantongi hasil pemeriksaan pe­nggu­naan ADD dan DD Haruku yang dilakukan oleh Dinas Inspektorat setempat.

“Setelah mengantongi hasil pemeriksaan dari Ins­pektorat, maka saya pastikan kasus dugaan ko­rupsi ADD DD Haruku akan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” janji Kareba, saat dikonfirmasi wartawan, via selulernya, Rabu, 20 Juni 2018.

Dijelaskan, hasil pemeriksaan Inspektorat terse­but nantinya akan dipelajari kembali oleh Jaksa Pen­yelidik guna mengetahui besar kecilnya kerugian keuangan negara dari penggunaaan ADD DD Haruku tahun 2015 – 2016.

“Hasil pemeriksaan Inspektorat itu nanti akan kita dalami lagi. Jika kerugian negaranya besar, langsung kita naikkan ke tahap penyidikan. Namun jika kerugiannya kecil, maka kasusnya akan kita hentikan, dengan syarat bahwa Perangkat Desa Haruku Harus mengembalikan seluruh kerugian keuangan negaranya,” jelas Kareba.

Untuk diketahui, war­ga Negeri Haruku mela­porkan dugaan ko­rupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015-2016 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Laporan yang ditandatangani oleh Johan Ririmase, Jan Musta­mu, Paul Mustamu dan Efrain Tala­bessy tertanggal 27 November 2017 itu, ditujukan langsung kepada Kepala Kejati Maluku Manumpak Pane.

Di tahun 2015 ada dana sebe­sar Rp 60.999. 367 yang tidak dapat diper­tanggungjawabkan dengan baik oleh Pemerintah Negeri Haruku. Dana itu dipe­runtukan bagi sejumlah pekerjaan pembangunan, renovasi, pembayaran listrik dan lainnya, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Namun dalam laporan pertanggungjawaban di­buat seolah-olah, semua kegiatan atau peker­jaan terealisasi. Selain itu, diduga perjalanan dinas Saniri Negeri dan Kepala Soa untuk bulan Januari hingga Desember 2015 fiktif.

“Dalam laporan pertanggunganjawab perjalanan dinas yang disahkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Haruku Sefnat Ferdinandus dan Kasi/Kaur Pemerintahan Yacob Salmon tertanggal 5 Januari 2015 diduga kuat ada yang fiktif, karena tidak menjelaskan secara terperinci waktu perjalanan dinas tersebut, serta telah terjadi pengge­lembungan biaya, karena tidak disertai kwitansi pembayaran sebagai suatu bukti hukum yang sah,” urai mereka dalam laporan itu.

Pengelolaan ADD-DD di tahun 2016 juga ber­masalah, karena belanja opera­sional sebesar Rp 76.050.000 diduga fiktif. Ada pula belanja lainnya sebesar Rp 15.800.000 yang juga diduga fiktif. Selain itu, ada belanja ATK kantor sebesar Rp 3.163.516, yang tidak disertai dengan bukti-bukti.

Menurut mereka, keseluruhan dana di tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar sekitar Rp 780.547.983. Sejumlah bukti pendukung telah diser­takan dalam laporan tersebut, dianta­ranya, anggaran Pendapatan Belanja Negeri Haruku tahun 2016, laporan realisasi penggunaan DD tahap II, ADD tahap II dan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri semester akhir, serta foto dokumentasi.

Setelah menerima laporan warga Haruku, Ke­pala Kejati Maluku Manumpak Pane langsung memerintahkan Kejari Ambon untuk menindaklanjuti laporan warga Haruku. Tim Intel Kejari Ambon lang­sung melakukan pemanggilan terhadap tiga perangkat Desa Haruku yakni, Sekretaris Desa Izaac Lesimanuaya, Bendahara Desa Samuel Ferdinandus dan Kaur Pemerintahan Jacob Sal­mon guna me­minta klarifikasi pada Rabu, 7 Februari 2018. (RIO)