HUKRIM

JPU Minta Tambah Tersangka, Kapolres Aru Enggan

RAKYATMALUKU.COM – KAPOLRES Kepulauan Aru, AKBP Sugeng Kundarwanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melengkapi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat melalui P-19, terkait dengan penambahan tersangka lainnya dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan proyek jalan lingkar Pulau Wamar senilai Rp 15.594.000.000.
Pasalnya, setalah berkas perkaranya dikembalikan oleh JPU ke penyidik, langsung dinyatakan lengkap atau P21.

“Penyidiknya tidak melengkapi berkas perkara yang dipulangkan oleh Jaksa, karena waktu dikembalikan itu langsung P21. Kalau sudah P21 artinya kan berkas sudah dinyatakan lengkap segala sesuatunya,” tegas Kapolres, saat dikonfirmasi koran ini, via selulernya, Kamis, 13 Januari 2022.

Apalagi, lanjut Sugeng, telah dilakukan pelimpahan tersangka atas nama Listiawaty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta barang bukti dari penyidik ke JPU atau tahap II, yang menandakan bahwa berkas perkaranya murni telah lengkap.

“Jika sudah tahap II, maka dengan sendirinya Jaksa mengakui kalau berkas perkara kasus ini sudah lengkap. Artinya, sudah sesuai petunjuk Jaksa. Jadi tidak ada salah karena semua sudah sesuai prosedur dan sebagaimana alat bukti yang cukup,” ujarnya.

Ditanya tentang pernyataan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberima, bahwa penyidik Polres Aru belum melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga (pelaksana proyek/ kontraktor), sebagaimana juga termuat dalam P-19 JPU, Kapolres membantahnya. Menurutnya, pemeriksaan terhadap pihak ketiga sudah dilakukan oleh penyidik.

“Sudah dilaksanakan (diperiksa terhadap pihak ketiga),” tandasnya.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Sesca Taberim, mengatakan bahwa Penuntut Umum telah memberikan petunjuk melalui P-19, terkait dengan penambahan tersangka lainnya dalam kasus yang sumber anggarannya dari DAK fisik Afirmasi Bidang Transportasi tahun 2018 melalui Dinas PUPR Kabupaten Aru.

“Untuk penambahan tersangka, kami sudah berikan petunjuk ke penyidik melalui P-19, untuk memeriksa pihak ketiga dan semua pihak yang terlibat. Jika memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Tipikor, maka dapat dijadikan tersangka,” tegasnya, kepada koran ini, via selulernya, Selasa, 11 Januari 2022.

Menurutnya, untuk menetapkan tersangka, pada dasarnya kewenangannya berada di penyidik yang menangani perkara tersebut, dalam hal ini Polres Kepulauan Aru. Dan JPU, hanya menunggu melalui petunjuk yang diberikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

“Jadi, kalau mau tanya keterlibatan pihak lainnya, tanyakan langsung ke penyidiknya. Apalagi sampai dengan saat ini penyidik belum juga melakukan pemeriksan terhadap pihak ketiga, lantaran pihak ketiga sementara berada di Negara Pakistan,” ungkap Sesca.

Dia menjelaskan, pelimpahan berkas perkara atas terdakwa Listiawaty oleh JPU ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, 7 Januari 2022 kemarin, karena dugaan perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil.

“Jadwal sidang perdananya sudah ditetapkan hari Jumat depan, yakni pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Teman-teman pers ikuti saja sidang perdananya nanti,” jelas Sesca.

Sebelumnya, terdakwa Listiawaty melalui salah satu kuasa hukumnya, Muslim Abubakar, membeberkan konspirasi yang diduga dilakukan Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga Cs, dalam proyek jalan lingkar Pulau Wamar tahun 2018 senilai Rp 15.594.000.000 ini.

Mereka yang diduga melalukan konspirasi bersama bupati itu di antaranya, Kepala Dinas PUPR Edwin Patinasarany dan Edwin Nanlohy, Yohanes Labodo, Frangky Kerubun selaku pengawas lapangan, Minggus Talakua selaku konsultan pengawas dari CV. Coroliv, Faby Setiawan selaku penyedia konstruksi (ipar dari Yohanes Labodo), Tedy Renyut (sepupu dari Yohanes Labodo), serta tim PHO.

Menurut Abubakar, dugaan konspirasi yang dilakukan Bupati Johan Gonga dengan cara memerintahkan Kadis PUPR saat itu, Edwin Nanlohy, untuk mengambil alih DAK fisik Afirmasi senilai sebesar Rp 15,594 miliar yang disalurkan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Bidang Transportasi kepada Dinas Perhubungan. Sehingga, dana tersebut berpindah ke PUPR.

“Jadi, otak dibalik pembagian proyek jalan di Dinas PUPR ini adalah Bupati Johan Gonga, yang memerintahkan agar proyek jalan harus di arahkan ke orang- orang terdekat, dalam hal ini Yohanes Labodo,” bebernya, kepada koran ini, Rabu, 29 Desember 2021, lalu.

“Apalagi, Edwin Patinasarany selaku Kadis PUPR setelah Edwin Nanlohy juga pernah melakukan pertemuan dengan Grup Yanes Labodo di Ambon. Setelah itu Edwin Patinasarany bersama Tedy Renyut dan Bupati Johan Gonga mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta. Sehingga sangat jelas semua ini sarat konspirasi dan KKN,” tambah Abubakar.

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ini oleh Polres Aru, lanjut Abubakar, pihaknya sangat sesalkan proses penegakan hukum yang hanya menetapkan kliennya (Listiawaty) selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka tunggal. Padahal, sangat jelas bahwa pelaksanaan proyek ini di lapangan melibatkan banyak pihak.

Apalagi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku terhadap proyek ini, ditemukan bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan proyek tersebut.
kliennya pernah meminta kepada Plt Kadis PUPR, Edwin Patinasarany, untuk melakukan penyitaan alat, namun, tidak direspon.

”Edwin Patinasarany malah melakukan pertemuan dengan Grup Yanes Labodo, kemudian mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta bersama Bupati Johan Gonga,” pungkas Abubakar.

--------------------

Berita Populer

To Top