HUKRIM

Kadis LHP Ambon Tersangka Kasus BBM

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, tahun anggaran 2018-2020.

Ketiganya yakni, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP) Kota Ambon Luzia Izaak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial NYT, dan mantan Manager SPBU Belakang Kota Pantai Mardika inisial RMS.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon Frits Dian Nalle, mereka ditetapkan sebagai tersangka karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih dari total pagu anggaran di Dinas LHP Kota Ambon tahun 2019 senilai Rp 5.633.337.524.

“Dari keputusan ekspose perkara pada 19 Mei 2021, telah disimpulkan kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan dan sudah ditetapkan tersangkanya berdasarkan Surat Nomor: Print.030/Tim I/ X/MT/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021,” kata Nalle, dalam siaran pers di kantornya, Senin, 7 Juni 2021.

Menurut Nalle, tersangka LI dan tersangka NYT disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk tersangka dengan inisial RMS dari pihak swasta, disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP. “Jadi ada peran-peran yang kita tuduhkan kepada yang bersangkutan atau masing-masing tersangka itu. Sehingga ada sedikit perbedaan pasal yang disangkakan kepada tersangka,” terang Nalle.

Alasan Kejari Ambon baru mempublikasi penetapan tersangka, kata Nalle, lantaran Jaksa Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku. “Sehingga dengan demikian kami merilis nama atau inisial ketiga tersangka tersebut dengan melihat momen dan waktu yang tepat pada kesempatan ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, di tahap penyidikan ini, Jaksa Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya bukti dokumen dan juga ada bukti pengembalian sejumlah uang dari para saksi senilai Rp 81.372.000 yang sudah dititipkan.

Dan selanjutnya, kata Nalle, Jaksa Penyidik masih mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para tersangka, guna melengkapi berkas masing-masing tersangka di tahap penyidikan. “Apabila nanti ada indikasi dalam pemeriksaan kasus ini, sepanjang ada keterikatan informasi yang berkaitan dengan perkara ini, kalau memang ada indikasi kuat, maka akan kita tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” jelas Nalle.

“Dan tentunya dalam penyidikan nanti akan berkembang juga untuk tahun anggaran 2020, sehingga rilis berikut akan kami sampaikan lagi ke teman-teman wartawan,” tambahnya.

Sementara Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang dikonfirmasi, mengaku telah mendapatkan informasi perihal ditetapkannya Kepala Dinas LHP dan PPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Richard juga mengaku menghormati betul proses hukum yang berjalan terkait kasus tersebut dan akan mengikuti terus perkembangannya seperti apa ke depan.

Kata Richard, guna mengantisipasi pengaruh terhadap pelayanan di instansi tersebut, dirinya telah mengambil langkah tegas dengan menurunkan pelaksana tugas (Plt) di Dinas LHP. “Bukti dari menghormati proses hukum itu, kita sudah tetapkan Plt untuk melaksanakan tugasnya,” ujar Richard kepada wartawan, Senin 7 Juni 2021.

Dikatakan, Plt sudah ditetapkan sembari menunggu yang bersangkutan memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapinya.

Menurut Richard, jauh sebelum kepala dinas LHP ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan telah mengantisipasi proses tersebut dengan mengajukan surat permohonan pensiun dini. “Beliau sudah tau dan mengantisipasi itu dengan mengajukan permohonan pensiun dini. Mungkin itu beliau punya feeling,” tandasnya. (RIO-SAH)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top