HUKRIM

Kajati dan Kapolda Incar Mafia Pelabuhan dan Tanah

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba
Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Dr. Undang Mugopal, SH., M.Hum, bersama Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, telah bersepakat untuk saling bersinergi dalam menangani mafia pelabuhan dan mafia tanah, yang selalu meresahkan masyarakat serta memicu konflik sosial di Bumi Raja-Raja ini.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, mengatakan, pembahasan rencana penanganan mafia pelabuhan dan mafia tanah di Maluku ini, berlangsung ketika Kapolda Maluku melakukan kunjungan silaturahmi dengan menemui Kajati Maluku di ruang kerja Kajati, Rabu, 12 Januari 2022.

“Di sela-sela perbincangan Bapak Kapolda dan Bapak Kajati tadi (kemarin), menyinggung rencana penanganan pengamanan investasi, penanganan mafia pelabuhan dan penanganan mafia tanah,” ungkap Wahyudi, kepada koran ini di ruang kerjanya.

Menurut Wahyudi, penanganan mafia pelabuhan dan mafia tanah juga merupakan instruksi langsung dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pasalnya, keberadaan para mafia sangat berimplikasi terhadap terhambatnya proses pembangunan nasional, serta menurunkan daya saing.

“Jadi, instruksi dari Bapak Jaksa Agung itu meminta agar Jaksa di wilayah hukum masing-masing tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga mampu mengidentifikasi penyebab maraknya praktik mafia pelabuhan dan mafia tanah,” ungkap Wahyudi.

Jaksa Agung, kata Wahyudi, dalam arahannya juga menyampaikan bahwa Jaksa harus mampu memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak ada celah bagi para mafia untuk mengganggu tatanan yang ada. Olehnya itu, setiap Jaksa diminta untuk dapat mencermati setiap sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum masing-masing.

“Kita diminta untuk pastikan kalau sengketa tersebut adalah murni sengketa tanah antar warga, bukan diakibatkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum pejabat. Lalau berikan perlindungan dan kepastian hukum pada masyarakat yang menjadi korban sindikat mafia tanah, dan segera antisipasi jika terjadi pergolakan dan gesekan horizontal di masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan terkait mafia pelabuhan, lanjut Wahyudi, bahwa praktik mafia pelabuhan telah menghambat laju perekonomian, karena menimbulkan biaya berusaha yang tinggi.

“Sehingga menjadikan persaingan usaha tidak sehat dan tidak kompetitif, serta mengakibatkan investor tidak tertarik berinvestasi di Indonesia. Apalagi, kita semua tahu sendiri bahwa di Maluku ini banyak pelabuhan, sehingga memang perlu di awasi ketat,” pungkas Wahyudi.

Dalam kesempatan itu, kata Wahyudi, Kapolda dan Kajati beserta jajaran juga bersepakat akan saling bersinergi dalam kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan program vaksinasi massal.

“Di masa pandemi Covid-19 ini, semua lembaga pemerintah harus bersama sama menjalin kekuatan guna mempercepat pencegahan terhadap Covid-19 yang berdampak sangat luar biasa terhadap masyarakat,” jelas Wahyudi.

Dialog yang berlangsung hangat dengan menerapkan protokol kesehatan ini, di akhiri dengan tukar-menukar cindera mata serta foto bersama.

Turut mendampingi Kajati, yakni Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Didi Suhardi SH., MH, para Asisten dan KTU Kejati Maluku. Sementara turut mendampingi Kapolda, yakni beberapa pejabat utama Polda Maluku. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top