KABUPATEN SBB

Kapal ‘Misterius’ Milik SBB Dianggarkan Rp7,1 M

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, — Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dianggarkan melalui Dinas Perhubungan setempat senilai Rp 7,1 miliar bersumber dari APBD 2020, dinilai sangat ‘misterius’.

Bagaimana tidak, se­lain anggarannya yang dinilai cukup besar, fisik kapal diduga kecil atau tidak se­banding dengan anggaran yang dialokasikan.

Data yang diterima Rakyat Maluku, pengadaan kapal milik Pemkab SBB itu dilelang tahun 2020. Situs LPSE, lelangnya dimenangkan PT Kairos Anugrah Marina.

Ironisnya, hingga April 2021 kapal operasional itu tak kunjung ada di kabupaten yang dinakhodai M. Yasin Payapo itu.

Di laman media sosial, salah seorang pengguna mengutip pernyataan Direktur Utama PT. Kairos Anugrah Marina, Andreanus Robb.V. Manuputty, selaku kontraktor mengatakan, pengadaan kapal telah selesai dikerjakan. Bahkan, mesin kapal yang dipesannya langsung dari Jepang telah tiba di Jakarta, sehingga di upayakan dalam akhir Januari 2021, kapal sudah sampai ke Kabupaten SBB.

“Ini sudah bulan April 2021, mana fisik kapalnya, kenapa belum muncul di SBB. Sementara foto-foto fisik kapal yang saya terima dari orang terpercaya saya sudah sangat jelas kalau kapalnya belum selesai dikerjakan, bahkan mesinnya juga belum ada,” ungkap Dahlan Wattihelu, salah satu pemuda SBB, kepada koran ini, tadi malam.

Anehnya lagi, lanjut Dahlan, pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB Mansur Tuharea, tidak sinkron dengan pernyataan kontraktor itu, yang mana menurut Sekda Mansur Tuharea bahwa anggaran pengadaan kapal tersebut telah dikembalikan ke kas daerah senilai Rp 4 miliar dari total anggaran Rp 7,1 miliar.

“Kok bisa anggarannya dikembalikan ke kas daerah, sementara menurut kontraktor bahwa kapal sudah selesai. Ini kan aneh, mana yang harus dipercaya. Dan kalau benar sudah dikembalikan ke kas daerah, lalu dimana sisa uang pengadaan kapal itu, kan total anggarannya Rp 7,1 miliar,” tandasnya.

Menurut Dahlan, anggaran proyek dapat saja dikembalikan jika telah ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah seluruh pekerjaan fisik kapal tersebut diperiksa untuk diaudit kembali penyerapan anggarannya.

“Kalau belum ada pemeriksaan atau rekomendasi dari BPK, berarti diduga ini ada unsur tindakan pidananya. Apalagi kita semua tidak tahu apakah benar anggarannya sudah dikembalikan ke kas daerah atau tidak. Ini yang harus ditelusuri demi penyelamatan keuangan daerah atau negara,” tegas mantan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI).

Agar masyarakat tidak resah dengan pengadaan kapal misterius senilai Rp 7,1 miliar itu, Dahlan menyarankan kepada Sekda Kabupaten SBB Mansur Tuharea selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), agar dapat membuktikan fisik kapal berdasarkan pernyataan kontraktor.

“Sekda selaku KPA tidak boleh diam dan seakan tidak terjadi masalah dalam pengadaan kapal ini. Semua pekerjaan harus ada laporan pertanggung jawabannya dari awal sampai akhir. Kalau benar tidak ada fisik kapalnya, alasannya apa, harus dijelaskan ke publik biar jelas. Dan kalau ada fisik kapalnya, buktikan agar kami juga tahu,” pinta Dahlan. (***)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top