KOTA TUAL

Kasus CBP Tual ‘Jalan di Tempat’ || BPKP Tunggu Data Polda

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Penyidikan dugaan penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBD) Kota Tual, yang dilaporkan mantan penjabat Walikota Tual, Hamid Rahayaan, terkesan jalan di tempat.


Pasalnya, hingga saat ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, belum juga merampungkan proses audit karena menunggu data tambahan dari Polda.

Seperti diberitakan dua pekan lalu, pihak BPKB belum melanjutkan proses audit karena sedang meminta sejumlah data dari Polda. Sayangnya, data yang diminta ke penyidik tak kunjung diberikan hingga akhir pekan kemarin.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Sapto Agung Riyadi yang dikonfirmasi, mengakui jika pihaknya hinggi kini belum melanjutkan audit. Mereka, kata dia, masih terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Maluku terkait barang bukti yang diminta.

“Kami belum lanjutkan audit kasus ini karena masih pengumpulan bukti,” tambahnya kepada Rakyat Maluku, Minggu, 4 April 2021.

Untuk pembuktian kasus korupsi, lanjut dia, tidak semudah yang dibayangkan, setiap kasus dibutuhkan waktu untuk pengumpulan bukti guna mengetahui detil penyimpangan yang terjadi.

Dengan demikian, menurut dia, lanjut tidaknya audit dilakukan pihaknya, sangat bergantung pada perolehan barang bukti dari pihak penyidik. “Kalau semua bukti yang diminta sudah ada, baru kita lanjut audit, tidak tahu sampai kapan tergantung waktu perolehan bukti auditnya dari penyidik,” bebernya.

Sekadar diketahui, dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual ini dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga Tual Dedy Lesmana, Selasa, 19 Juni 2018 lalu.

Mereka melaporkan Walikota Tual, Adam Rahayaan. Dalam laporannya, Rahayaan dinilai telah melaku­kan penyalahgunaan dan pembohongan atas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CPB) di Kota Tual. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top