NEWS UPDATE

Kasus Jalan Pulau Wamar Diam-diam Dilimpahkan

Praktisi Hukum Pertanyakan Kredibilitas JPU

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, –  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru diam-diam telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pekerjaan proyek jalan lingkar Pulau Wamar senilai Rp 15.594.000.000 melalui Dinas PUPR setempat, yang bersumber dari DAK fisik Afirmasi Bidang Transportasi tahun 2018 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Wahyudi Kareba, yang dikonfirmasi koran ini via selulernya, membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Ambon atas terdakwa Listiawaty selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Ia benar, berkas perkaranya sudah dilimpahkan oleh JPU pada Jumat, 7 Januari 2022 kemarin,” akuinya.

Menanggapi hal itu, Praktis Hukum Muhammad Gurium, SH, menyayangkan kinerja JPU yang terkesan memaksakan pelimpahan berkas perkara yang hanya satu terdakwa ke Pengadilan Tipikor Ambon. Pasalnya, dalam kasus korupsi biasanya lebih dari satu orang.

“Sangat tidak masuk akal JPU menerima berkas perkara korupsi dari penyidik hanya satu tersangka. Sementara dalam pekerjaan proyek biasanya melibatkan banyak pihak. Maka itu, kredibilitas JPU harus dipertanyakan,” tegas Gurium.

Menurut Gurium, JPU seharusnya mempelajari terlebih dahulu pengakuan dari terdakwa Listiawaty melalui salah satu kuasa hukumnya, Muslim Abubakar, yang membeberkan keterlibatan banyak pihak dalam kasus ini. Mereka di antaranya dua orang Kadis PUPR Edwin Patinasarany dan Edwin Nanlohy selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kemudian Yohanes Labodo selaku kontraktor (orang dekat bupati), Frangky Kerubun selaku pengawas lapangan, Minggus Talakua selaku konsultan pengawas dari CV. Coroliv, Faby Setiawan selaku penyedia konstruksi (ipar dari Yohanes Labodo), Tedy Renyut (sepupu dari Yohanes Labodo), serta tim PHO.

“Bahkan Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga juga disebutkan oleh terdakwa Listiawat terlibat dan bertanggung jawab atas proyek ini. Maka itu, mereka semua ini dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana,” ungkap Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marhaen Maluku itu.

Dikatakan Gurium, Bupati Aru, Johan Gonga, dinilai sangat berpotensi kuat untuk tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sebab, selain memerintahkan Kadis PUPR saat itu, Edwin Nanlohy, untuk mengambil alih DAK fisik Afirmasi yang disalurkan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada Dinas Perhubungan, bupati juga diduga memerintahkan agar tender proyeknya dimenangkan oleh orang-orang terdekatnya, yakni Grup Yanes Labodo.

“Kalau benar Bupati Johan Gonga yang memerintahkan agar proyek jalan ini harus di arahkan ke orang-orang terdekatnya, maka itu namanya KKN. Apalagi temuan BPKP bahwa proyek ini bermasalah karena terdapat kekurangan volume. Artinya, bupati juga harus bertanggungjawab,” ungkap Gurium.

Dia berharap, dalam fakta persidangan nanti, majelis hakim dapat mengungkap atau menindaklanjuti keterangan yang disampaikan tersangka Listiawaty melalui salah satu kuasa hukumnya, Muslim Abubakar, yang menyebut Bupati Johan Gonga adalah otak dibalik pekerjakan proyek jalan di Dinas PUPR.

“Semoga semua terungkap dalam fakta persidangan nanti. Apalagi, disebutkan juga bahwa Edwin Patinasarany selaku Kadis PUPR setelah Edwin Nanlohy juga pernah melakukan pertemuan dengan Grup Yanes Labodo di Ambon. Setelah itu Edwin Patinasarany bersama Tedy Renyut dan Bupati Johan Gonga mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta,” harap Gurium.

“Pertemuan rahasia ini juga harus di ungkap dalam persidangan, sehingga menjadi titik terang untuk mengungkap keterlibatan bupati dan pihak lainnya dalam kasus ini. Karena tidak mungkin tersangka dalam kasus ini tunggal, yakni Listiawaty selaku PPK,” jelasnya.

Sebelumnya, terdakwa Listiawaty melalui kuasa hukumnya Abubakar, mengakui bahwa dalam pekerjaan proyek jalan lingkar yang menghubungkan kampung DurjeIa dengan lokasi wisata Papaliseran ini, awalnya Edwin Nanlohy yang pada saat itu menjabat sebagai PLT Kadis PUPR mengangkat dirinya sendiri sebagai PPK dan melakukan perencanaan paket pembangunan Jalan Lingkar Wamar.

Setelah menyelesaikan perencanaan, lanjut Abubakar, Edwin Nanlohy kemudian memerintahkan kliennya (Listiawaty) untuk melakukan tender fisik agar dana cepat masuk ke daerah.

Kliennya lalu melakukan permohonan ke ULP agar paket tersebut di tender dan harus di menangkan oleh Grup Yohanes Labodo, dengan pengaturan bahwa proyek di kerjakan oleh sepupu dari Yohanes Labodo yakni, Tedy Renyut.

“Sementara pengaturan di lapangan di kerjakan oleh ipar dari Yohanes Labodo, yaitu Faby Setiawan. Olehnya itu, dapat disimpulkan bahwa Yohanes Labodo juga bagian dari otak dibalik proyek jalan Lingkar Wamar,” tutur Abubakar.

Dikatakan Abubakar, PPK hanya bertanggungjawab pada teknis pekerjaan, sebab pekerjaan proyek PPK dibantu oleh konsultan pengawas dari CV. Coroliv yang di bayar oleh daerah sebesar Rp 200 juta lebih untuk mengawasi proyek jalan Lingkar Wamar, dan telah dicairkan 100 persen.

Tugas PPK, lanjut Abubakar, juga di bantu oleh pengawas lapangan, Frangky Kerubun, yang diduga kuat telah menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100 persen. Selain itu, ketika PPK melakukan permohonan kepada tim PHO untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, tim PHO mengeluarkan berita acara bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100 persen.

“Jadi, berdasarkan laporan dari konsultan pengawas, pengawas Lapangan dan penyedia konstruksi serta tim PHO itulah sehingga klien saya mengajukan permohonan kepada KPA bahwa pekerjaan telah selesai 100 persen, dan dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia konstruksi,” ungkapnya.

Ternyata, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku terhadap proyek jalan Lingkar Wamar, ditemukan bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan proyek tersebut.

“Dari temuan itu, klien saya pernah meminta kepada Plt Kadis PUPR, Edwin Patinasarany, untuk melakukan penyitaan alat, namun, tidak direspon. Edwin Patinasarany malah melakukan pertemuan dengan Grup Yanes Labodo, kemudian mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta bersama Bupati Johan Gonga,” pungkas Abubakar.

--------------------

Berita Populer

To Top