KABUPATEN SBT

Kejari SBT Siap Bantu BPJS Kesehatan Tangani BU Nakal

RAKYATMALUKU.COM – BULA, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) siap membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menangani Badan Usaha (BU) yang enggan menyelesaikan tanggungan iuran para pekerja mereka.

Dari data yang ada sebanyak 65 badan usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2020 belum menyelesaikan tanggungjawab pembayaran iuran bagi pekerja pada badan usaha dimaksud.

Hal ini terungkap dalam diskusi dan telekonfrens antara Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis didaerah itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tenaga Kerja wilayah Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang dipandu BPJS Kesehatan Kabupaten SBT dan BPJS Kesehatan Kota Ambon.

Kepala Kejaksaan Negeri SBT, Muhamad Ilham yang dikonfirmasi wartawan usai kegiatan tersebut mengatakan, meski banyak badan usaha yang belum menyelesaikan pembayaran iuran di tahun 2020 namun pihaknya baru mendapat tiga Surat Kuasa Khusus (SKK) yang disampaikan BPJS Kesehatan kepada kejaksaan untuk ditindaklajunti.

“Itu kan pemberian dari BPJS kesehatan kepada kita dalam hal penagihan atau apa baru kita tindaklanjuti tapi didahului dengan surat kuasa khusus,” kata Muhamad Ilham kepada wartawan di Bula pada Selasa, 6 April 2021.

Selain menunggak pembayaran tahun 2020, 65 badan usaha itu juga telah menunggak pembayaran dari Januari hingga Maret tahun 2021 ini.
Untuk itu, kejaksaan Seram Bagian Timur meminta, BPJS Kesehatan setempat segera memberikan data 65 badan usaha tersebut untuk segera dilakukan penagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan secepatnya.

“Kalau tahun 2020 itu 3 SKK yang diserahkan dan kita selesaikan semua. Untuk 2021 sampai sekarang kita belum terima SKK. Nanti BPJS memberikan yang namanya Surat Kuasa Khusus itu baru kita bisa tindaklanjut,” ungkapnya.

Dalam Memorandum Of Understanding (MoU) nomor 1479/IX-09/0720;B-05/Q.1.1.17/Gs/07/2020 antara Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan BPJS Kesehatan Cabang Ambon terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) disepakti ruang lingkup dalam kesepakatan bersama meliputi bantuan hukum, yaitu pemberian jasa hukum di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

“Untuk forum ini kejaksaan sebagai ketua forum pemantau dan pengawas makanya kita butuh surat kuasa khusus dari BPJS Kesehatan untuk kemudian menindaklanjuti untuk tagihan dan sebagainya,” terang Ilham.

Poin kedua adalah pertimbangan hukum, yaitu pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk pendapat hukum, pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau audit hukum di bidang perdata. Dan yang terakhir adalah tindakan hukum lain, yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah. (RIF)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top