HUKRIM

Kejati Maluku Kejar Hartanto Hoetomo

  • Laporan: ARIF RAHMUNI
    rakyatmaluku.com

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, — Kejaksaan Tinggi Maluku terus mengejar Hartanto Hoetomo. Tersangka kasus korupsi pembangunan Taman Kota dan Pelataran Parkir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tahun anggaran 2017, sampai saat ini menghikang.

Komisaris Utama PT. Inti Artha Nusantara, ini ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala Dinas PUPR KKT Adrianus Sihasale, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Wilma Laratmase, dan pelaksana proyek Rio serta Angky Pelamonia, pengawas dari PUPR sebagai tersangka.

Kepala seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum) Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan, pihaknya berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap kontraktor proyek PUPR itu. “Sekarang kita dalam proses upaya kita lakukan untuk menangkap tersangka,” ujarnya saat di temui wartawan di ruang kerjanya, Selesa, 24 Agustus 2021.

Menurut dia, untuk melakukan penangkapan membutuhkan waktu. Apalagi yang bersangkutan dalan proses pencarian. “Kita berharap secepatnya. Kalau namanya mencari kita perlu waktu,” kata dia.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dalam kasus ini, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Perwakilan Maluku. Hasil aduit, lanjut Kareba, BPKP menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar lebih, dari total nilai kontrak proyek pembangunan Taman Kota dan Pelataran Parkir pada Dinas PUPR KKT tahun 2017 senilai Rp 4,5 miliar.

“Kerugian negara ini diduga diakibatkan dari pengadaan paving blok yang kualitas barangnya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagaimana disepakati dalam perjanjian kontrak proyek,” jelas dia.

Wahyudi menambahkan, pengadaan paving blok ini ditangani langsung oleh salah satu tersangka, Adrianus Sihasale. Ketika itu ia menjabat sebagai sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Ini tanpa membentuk panitia pemeriksa barang dan tanpa persetujuan dari kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran,” jelasnya. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top