HUKRIM

KPK Akan Supervisi Kasus DPRD Ambon

Ilustrasi

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bakal mengajukkan supervisi terhadap penanganan perkara dugaan korupsi realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020 senilai Rp 8.237.145.383, yang sementara ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.

Kasatgas V.4 Direktorat Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, mengatakan, langkah supervisi tersebut akan dilakukan apabila Kejari Ambon menghentikan proses penyelidikannya.

“Untuk saat ini kami tidak melakukan supervisi perkara tersebut. Nanti kalau penanganannya terhenti, baru kita ajukan untuk supervisi,” tegas Imam, saat dikonfirmasi koran ini via selulernya, Rabu, 12 Januari 2022.

Sementara itu, Mollucas Corruption Watch (MCW) Wilayah Maluku sebagai mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di daerah, juga memberikan ultimatum kepada Kejari Ambon agar dapat segera menuntaskan proses penyelidikan kasus tersebut dalam waktu satu Minggu kedepan.

“Kami kasih waktu tujuh hari untuk Kejari Ambon. Jika dalam waktu tujuh hari Kejari Ambon tidak menuntaskan perkara DPRD Ambon, maka kami akan berkoordinasi dengan KPK untuk menuntaskannya,” tegas Direktur Utama MCW Wilayah Maluku, S. Hamid Fakaubun SH, MH.

Dia menilai, kinerja penyelidik Kejari Ambon dalam mengusut kasus ini makin hari makin menurun. Menurut Hamid, hal ini dapat dilihat sejak memasuki tahun baru 2022, penyelidikan terhadap kasus DPRD Ambon mulai redup.

Padahal, sejak kasus ini mulai dilidik Jaksa pada 16 November 2021, penyelidik terlihat gencar melalukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait hingga akhir Desember 2021 lalu. Yakni, pihak penyedia jasa, pegawai sekretariat dewan (Setwan), pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon.

“Kalau awal pemeriksaan gencar kemudian kini mulai redup, maka patut dipertanyakan kinerja Kejaksaan. Dan kalau tidak ingin dinilai buruk, maka Kejaksaan wajib hukumnya transparan kepada publik dengan segera merilis hasil penyelidikan kasusnya,” tandas Hamid.

Menurutnya, dengan melihat pada hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku pada realisasi Belanja Barang dan Jasa di Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020 itu, maka sudah menjadi titik terang bagi Kejari Ambon untuk menetapkan pihak-pihak yang patut bertanggung jawab sebagai tersangka.

“Dalama temuan BPK itu kan sudah jelas rangkaian peristiwa pidananya. Jadi sudah tidak sulit bagi Kejaksaan untuk kembangkan di tahap penyelidikan kemudian tetapkan tersangkanya,” ungkap Hamid, yang juga Direktur Utama Lembaga Konsultasi Mediasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Kampus IAIN Ambon itu.

Apalagi, lanjut Hamid, Kejari Ambon dapat dengan mudah menetapkan tiga pimpinan DPRD Kota Ambon yakni, Ketua DPRD Elly Toisutta dari Partai Golkar, Wakil Ketua I Gerald Mailoa dari PDI Perjuangan dan Wakil Ketua II Rustam Latupono dari Partai Gerindra, sebagai tersangka atas sangkaan realisasi belanja biaya rumah tangga fiktif senilai Rp 690 juta.

Dimana, dalam temuan BPK itu telah dirincikan jelas bahwa alokasi biaya yang diserahkan kepada ketua DPRD senilai sebesar Rp22.500.000 /bulan dan untuk Wakil Ketua I dan II sebesar Rp17.500.000 /bulan.

Sementara dalam PP No. 18 tahun 2017 telah dijelaskan bahwa belanja rumah tangga pimpinan hanya boleh diberikan bagi pimpinan yang menggunakan rumah dinas jabatan dan perlengkapannya, dalam hal ini ketua DPRD. Sedangkan wakil ketua 1 dan 2 tidak menggunakan rumah dinas jabatan.

“Faktanya jelas kan, ketua DPRD tidak menggunakan rumah dinas jabatan dan perlengkapannya, namun dilaporkan ada pencairan 100 persen untuk realisasi belanja biaya rumah tangga bagi pimpinan DPRD Ambon senilai Rp 690 juta,” beber Hamid.

Jika Kejari Ambon tidak menetapkan tiga pimpinan DPRD Ambon sebagai tersangka dalam kasus ini, kata Hamid, maka diduga kuat telah terjadi intervensi dari pihak luar pada proses penyelidikan kasus ini.

“Nanti kita lihat, apakah Kejaksaan berani meminta pertanggung jawaban hukum terhadap tiga pimpinan DPRD Ambon atau tidak. Kalau tidak, kuat dugaan sudah ada intervensi dari luar. Karena temuan BPK sangat jelas diuraikan peristiwa pidananya,” pungkas Hamid. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top