DPRD SBB

LPJ APBD 2019 Pemkab SBB Diterima Seluruh Fraksi

RAKYATMALUKU.COM – SBB,- Delapan Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima pertanggungjawaban laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, dan mendukung penetapan Ranperda APBD Tahun 2020 Pemkab SBB.


Kata akhir delapan fraksi dengan menerima LPJ untuk penetapan Ranperda APBD Tahun 2019/2020 disampaikan pada Paripurna V masa Sidang III Tahun 2019/2020, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD SBB, Piru, Selasa, 1 September 2020.

Delapan fraksi itu; Hanura, KIS, Gerindra, PAN, NasDem, PDI Perjuangan, Demokrat, dan PKB.

Setelah menerima, Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisalohit dan didampingi Ketua I, Arifin Podhlan dan Ketua II La Nyong, kemudian mematok palu sidang sebagai tanda diterimanya kata akhir Fraksi, disaksikan seluruh Aleg yang hadir, Bupati SBB, Moh. Yasin Payapo, Wakil Bupati, Timotius Akerina, Sekda, Mansur Tuharea, beserta jajaran Forkopimda Pemkab SBB.

 

Pandangan Fraksi Nasdem, meski menerima, tim fraksi mengakui adanya keterlambatan usulan APBD sebagaimana mestinya, sehingga ke depan harus lebih dipercepat lagi. Fraksi ini juga mengklaim realisasi program yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap OPD belum maksimal. Selain karena program OPD yang tidak terarah, juga akibat dari lambatnya realisasi anggaran belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat di lapangan.

Diingatkan pula oleh Juru Bicara Fraksi Nasdem, Josan Kaisupy, agar sekiranya alokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 tidak disalahgunakan oleh seluruh unit dan perangkat daerah. Penting, karena masalah Covid-19 tak saja menguras perhatian pemerintah, tapi berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Olehnya itu, harus ada kebijakan langsung berupa penyaluran Sembako atau bantuan langsung tunai, yang sekiranya dapat mengurangi beban warga di tengah serangan wabah Covid-19.


Mirip dengan Fraksi PDI-Perjuangan, yang menegaskan, Ranperda seharusnya sudah disampaikan pada bulan Juli Tahun 2020, namun baru masuk pada Agustus. Semestinya, saat ini sudah masuk tahapan kebijakan umum. Keterlambatan ini tentu harus dimaklumi seiring adanya pandemi Covid-19. “Pemda juga harus optimalisasi terkait sumber-sumber pendapatan secara rasional. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik belum maksimal serta belanja pegawai lebih tinggi dari pada belanja pembangunan. Semoga hal ini, tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya,” tegas Juru Bicara Fraksi PDI-P, Andi Kolly.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Taher Bin Ahmad, turut menekan dari aspek pendapatan daerah maupun pelayanan publik, terkhusus kepada masyarakat. Di mana, pendapatan daerah harus menjadi perhatian seluruh OPD, kendati saat ini sedang terjadi wabah Covid-19. Sebab, PAD yang baik menandakan daerah sehat. Sebaliknya, pendapatan yang baik dicerminkan pula adanya pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal. Khusus untuk pelayanan publik, harus menjadi perhatian tersendiri oleh seluruh OPD, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang pelayanan lainnya, agar terus ditingkatkan menjadi lebih.

Pernyataan setuju seluruh fraksi itu, kemudian diteken sesuai Keputusan DPRD Kabupaten SBB, Nomor : 170/06/KPTS-DPRD-SBB-2020 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2019.(*)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top