NEWS UPDATE

Moratorium Setengah Hati Ala Gubernur Maluku

Ilustrasi

BADAN Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko-HMI) Maluku Maluku Utara menilai kebijakan moratorium Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT) yang dikeluarkan Gubernur Maluku Murad Ismail belum lama ini hanya setengah hati. Mengingat kebijakan ini tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat dilapangan, akibatnya masih terdapat sejumlah perusahaan yang tetap beroperasi dilapangan. 

Padahal sudah jelas keputusan yang tertuang dalam surat edaran bernomor 552/1850 meminta para pemegang IUPHHK-HA/HT untuk tidak lagi melakukan aktivitas penebangan dilapangan. Bahkan dalam poin  F surat tersebut, bagi yang melanggar dan tetap melakukan operasi penebangan gubernur dengan tegas menyampaikan  akan mengambil langkah-langkah tegas sampai dengan proses pencabutan izin secara permanen.

“Gubernur mengeluarkan SK moratorium tapi tidak dibarengi pengawasan yang kontinyu terhadap kegiatan operasional penebangan hutan. Moratorium setengah hati,” kata Ketua Badko HMI Maluku-Maluku Utara Firdaus Arey kepada Rakyat Maluku, Selasa 3 September 2019.

Sebagai contohnya, sesuai laporan yang diterima Badko-HMI, PT. Strata Pasific sampai sekarang masih melakukan aktivitas penebangan di lokasi mereka yang terdapat di Desa Waru Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur.

Lokasi IUPHHK-HA/HT PT. Strata Pasifik memang jauh dari pusat ibu kota Kabupaten, dan tidak memiliki akses komunikasi, kendala ini kemudian diduga  menjadi peluang PT.Stata Pasifik untuk tetap melakukan penebangan kayu di daerah ini.

Menurut Firdaus, moratorium memang bersifat sementara, akan tetapi kebijakan spektaruler ini memiliki efek jangka panjang untuk kelestarian potensi hutan di Maluku, jika kemudian pemerintah provinsi tegas menindak perusahaan-perusahaan yang masih melakukan aktivitas penebangan.

Apalagi, penghentian sementara kegiatan operasi dilapangan 13 perusahaan pemegang IUPHHK-HA/HT  dikarenakan secara global Provinsi Maluku telah mengalami dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut pada pulau-pulau kecil, peningkatan suhu udara, dan dampak secara lokal terjadi bencana alam, kemarau yang berkepanjangan, dimana salah satu penyebabnya adalah rusaknya hutan akibat diekploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukungan hutan itu sendiri. 

“Moratorium jangan cuman jadi pencitraan politik gubernur saja, harus ada langkah cepat dan tegas dalam upaya kelestarian hutan di Maluku,” kata Firdaus.

Untuk diketahui, pada 10 Juni 2019, Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn) Murad Ismail menadatangani surat moratorium bagi 13 pemegang IUPHHK-HA/HT.  Satu diantaranya PT.Strata Pasific yang beroperasi sejak 2013. Ada juga delapan perusahaan lainnya di Pulau Buru, yakni PT. Gema Hutani Lestari, PT. Nusapadme Coorporatiun, PT. Maluku Sentosa, PT. Waenibe Wood Industri, PD. Panca Karya, PT. Wanapotensi Nusa, Koperasi Wailo Wanalestari dan PT. Reminal Utama Sakti.

Selain itu terdapat juga tiga perusahaan di Maluku Tengah, PT. Talisan Emas, PT. Alabasi Priangan Lestari, dan PT. Bintang Lima Makmur. Serta satu perusahaan di Pulau Tanimbar yakni PT. Karya Jaya Berdikari. (ARI)

--------------------

Berita Populer

To Top