NEWS UPDATE

Pekan Depan Walikota Diperiksa

Richard Louhenapessy

RakyatMaluku.com – SETELAH tertunda, dijadwalkan, Senin, 28 Mei 2018, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, akan periksa terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2011 lalu yang diduga fiktif.
Pemeriksaan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku periode 2009-2014 ini tanpa harus meminta izin gubernur Maluku.

“InsyaAllah Senin, tanggal 28 Mei 2018 nanti kita minta keterangan walikota Richard Louhenapessy. Pemeriksaan beliau tanpa harus ada izin gubernur, ini karena kasus dugaan korupsi,” kata Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pp Lease AKP R.E Adikusuma kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 23 Mei 2018.

Kenapa tidak harus izin gubernur, lanjut dia, selain karena kasus dugaan korupsi ini juga masih sebatas meminta keterangan terhadap yang ber­sangkutan.

“Masih sebatas minta klarifikasi. Kalau izin guber­nur itu kecuali kasus ini sudah dalam penyidikan. Atau sudah tersangka baru kita izin untuk tahan,” terang mantan Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat.

Dia berharap, walikota dapat memenuhi panggilan pi­haknya untuk mengklarifikasi temuan dugaan SPPD fiktif itu. “Saya harap beliau datang untuk menjelaskan yang sebenarnya terkait SPPD itu,” harapnya.

Sampai saat ini sejumlah pejabat baik yang ber­tugas di kantor dewan kota maupun Pemerintah Kota Ambon telah dimintai keterangan.

Dari saksi-saksi itu, Sekretaris Kota AG Latuheru yang belum membawa dokumennya. Dokumen itu sangat penting demi kelancaran penyelidikan kasus dugaan SPPD fiktif tahun 2011 lalu.

“Bendahara sekretariat kota sebagaian (dokumen, red) sudah diberikan ke kita, untuk Sekkot (AG Latuheru, red) saya belum tahu,“ ungkap Adikusuma. (AAN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top