OPINI

Pendidikan Nasional dan Ideologi Negara Kita

ARMAN KALEAN |  Dosen IAIN Ambon, Alumni GMNI, sekaligus Kasat Korcab Banser Kota Ambon

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh : ARMAN KALEAN
                || Dosen IAIN Ambon, Alumni GMNI, sekaligus Kasat Korcab Banser Kota Ambon

Benarlah para ahli mengibaratkan Pendidikan dan Politik sebagai kepingan Uang logam. Dunia memang tak pernah hampa dari politik, bahkan kentut pun bagian dari politik. Untuk di ruang publik, misalnya, seorang pelaku kentut butuh keterampilan untuk menyamarkan bunyi dan bau.

Sama halnya dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara yang muncul dari dinamika politik kebangsaan oleh para Pendiri Bangsa, merupakan salah satu varian dari Sosialisme ala Indonesia. Dan untuk menjaga Ideologi Negara itu, maka Politik memainkan peran mendasar sepanjang usia Negara melalui Aparatus Ideologi yang ada. Tentu saja lembaga yang bersentuhan dengan Pendidikan Nasional, termasuk di dalamnya.

Kepingan uang logam itu lalu bernilai hakiki pada saat Bung Karno (Penggali Pancasila) memberi di dalam Buku Ki Hajar Dewantara (Penggagas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) yang dimotori oleh Panitia Penerbitan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta, tepat pada 2 Mei 1961, sekitar 2 Tahun setelah mangkatnya Ki Hajar Dewantara. Kumpulan pemikiran Ki Hajar itu dikodifikasi dalam dua jilid, yang pertama diberi judul “Pendidikan”, terbit satu Tahun setelah Bung Karno memberi sambutan tertanggal 20 Januari 1962. Yang kedua, diberi judul “Kebudayaan”.

Menarik untuk disimak tulisan Bung Karno itu: “Diterbitkannja karangan2 karangan beliau itu oleh Madjelis Luhur Taman Siswa pada waktu ini, djusteru pada saat memuntjaknja perdjoangan pembebasan Irian Barat sebagai realisasi Trikomando Rakjat, akan menambah semangat perdjoangan kita”. Dimana kita tahu, Operasi Trikora (Tiga Komando Rakyat), diumumkan sejak tanggal 19 Desember 1961.

Cukup Jelas, Bung Karno hendak menerangkan bahwa ide pendidikan Ki Hajar turut menyokong model Negara Unitaris atau Negara Kesatuan Indonesia. Tentu saja pandangan Bung Karno itu sejalan dari ide Ki Hajar tentang “Konvergensi” (lihat hal. 76-77, dalam buku Pendidikan). Saat menjelaskan aliran Taman Siswa dalam Azasanya, Ki Hajar menyatakan bahwa Taman Siswa tidak saja mengakui aliran hidup kebangsaan yang konvergen dengan segala aliran di dalam hidup kemanusiaan, tapi juga dalam soal pendidikan dan pengajaran, konvergensi itu diakui beliau ada dalam sendi pendidikannya.

Dari situ, kita paham bahwa segala macam kekuatan, baik fisik dan pemikiran, diarahkan untuk terpusat pada satu ide cita-cita Nasional kemerdekaan Negara Uni Republik Indonesia.

Batasan Divergen dan Konvergen dalam Ideologi Kita

Divergen berarti berpikir meninggalkan titik fokus, sementara Konvergen artinya menuju satu titik fokus. Dalam cara berpikir, Konvergen dianggap Analitis, sedangkan Divergen dianggap kreatif. Kedua cara berpikir itu komplementer di dalam Sains (Ilmu Pengetahuan), sering kita jumpai dalam berbagai penelitian. Lalu, bagaimana dengan Ideologi? Apakah harus mengikuti keduanya ataukah hanya salah satu?

Pada penjelasan sebelumnya, Ki Hajar sudah memberi batasan tentang Konvergensi. Kita tinggal mendefenisikan lagi pengertian Ideologi dalam hubungannya dengan Pancasila yang kita anut sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum. Selayaknya Ideologi yang diartikan sebagai Aturan atau Hukum tentang Ide.

Melalui pengantar Filsafat Ilmu, Jujun S. Suriasumantri (1990) menuliskan bahwa Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, Filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Bila kita anggap Ideologi dan Sains sama-sama mengejar kepastian, maka sebagai Ideologi, Pancasila harus dipastikan mewujud dalam setiap produk hukum di bawahnya.

Mengartikan dan Menjaga Ideologi Kita

             Ideologi kita adalah Pancasila, Pancasila sendiri merupakan Hukum Ide dari Sosialisme Indonesia. Hukum Ide itu harus dijalankan dengan serempak, bersamaan dalam sekali derap langkah Revolusi kita. Misalkan, pada satu keadaan tertentu, Anda tak mungkin menuntut Orang Papua dengan sila Persatuan Indonesia, lalu mengabaikan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Atau sebaliknya, Anda menjadi tak berguna bila tak mampu meyakinkan Borjuasi Nasional untuk patuh terhadap sila Persatuan Indonesia.

Begitulah perkiraan keseimbangan dalam menerapkan Ideologi kita, termasuk di lapangan Teologi, Anda seharusnya tak mengartikan kebebasan bergama dengan seenaknya mendirikan Rumah Ibadah khusus Gay atau Lesbian atas nama Hak Asasi Manusia di Indonesia seperti Masjid untuk Gay di Perancis.

Sebabnya sederhana, Perancis dengan Ideologinya sendiri yang berbeda dengan Ideologi kita yang membunyikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimana Teologi (Agama) sebagai tulang punggung Ideologi kita memang harus dijaga, tak bisa seenak rasanya untuk “dikotori” dengan ajaran yang menyimpang, atas nama kebebasan berpikir.

Kita juga mesti siap menghadapi diskursus pemikiran yang menganggap Ideologi sebagai bentuk dari kekakuan berpikir, sebagaimana yang diulas Bagus Takwim (2003) dalam bukunya “Akar-akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdie”. Takwim menerangkan dengan runut berbagai pengertian Ideologi itu sendiri, termasuk pengikut ideologi yang ramai diejek sebagai orang yang tidak kreatif karena hanya fokus pada satu tujuan (konvergen), kemudian ideologi yang dikemukakan Karl Marx sebagai kesadaran palsu (false consciousness) saat mengkritik Ide Hegel, hingga makna ideologi oleh Neo Marxis.

Sehingga tujuan dari mengartikan Ideologi kita itu, tidak lain untuk membela dari mereka yang terus menganggap Pancasila masih bisa di-dialektik-an lagi sebagai Dasar Negara. Kalau kita selami, Pancasila adalah Ideologi yang dianut oleh pengikutnya, sebut saja Manusia Pancasilais.

Berarti, dapat kita sebutkan Manusia yang Pancasilais itu sebagai Sosialis. Sosialis kita tentu bukan bertumpu pada Sosialis Utopia yang sekedar merubah keadaan dengan dialog saja, tetapi sampai pada kemampuan; “suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi”, seperti kata Bung Karno. Pandangan Bung Karno ini dilihat dalam kerangka Nasional untuk konteks menjaga Ideologi kita, sebab sebagai Pancasilais, arahnya Revolusi bergantung pada bimbingan Ideologi Pancasila.

Berbagai ragam tafsir juga tak jarang membuat kita kabur mencari titik temu dalam cara pandang, misalnya untuk memaknai Ideologi Pancasila sebaiknya kita tak bertumpu hanya pada satu definisi para Pemikir.

Misalnya, kita hendak mengartikan Ideologi kita ini dengan pandangan Plato. Akibatnya, pandangan dari Plato tentang Pengetahuan Sejati (Episteme) dan Pengetahuan Semu berisi Opini (Doxa), akan memojokkan Ideologi kita sebatas Pengetahuan Semu belaka. Dari sini, Ideologi dirasa sama dengan Sains, akan terus diragukan sebagai Dasar Negara.

Sama ketika Anda hanya mengikuti tafsiran Ali Syari’ati dalam buku yang disadur oleh Amien Rais (1984) berjudul “Tugas Cendekiawan Muslim” (hal. 197), yang berpendapat bahwa Ideologi lahir dari Kemanusiaan saja, tanpa melibatkan faktor Filsafat.

Syaria’ati berusaha menunjukkan bahwa apapun yang datang dari Filsafat itu kosong dari tujuan. Ia berdalih, jika benar para Pemimpin-pemimpin dari Agama Besar Dunia dan Pejuang-pejuang Besar Kebenaran, maka mestinya mereka adalah kaum Filosof. Sementara para Filosof, kata dia, terbukti merupakan wajah-wajah pucat dalam sejarah.

Padahal Ideologi kita itu Sosialisme Indonesia, dan Sosialisme pasti berkelindan dengan aliran Filsafat. Dengan begitu, gambarannya cukup sulit untuk membiasakan arti penting Ideologi kita itu melalui Lembaga Pendidikan kepada Peserta Didik di tingkat Sekolah dan Tingkat awal pada Perguruan Tinggi dengan mengacu pada pendekatan Pedagogik (Pendidikan untuk Anak-anak). Dan terus mendidik publik di luar kategori itu dengan melalui Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau pelatihan dan seminar melalui Lembaga-lembaga Negara, dengan mengacu pada pendekatan Andragogi (Pendidikan untuk Orang Dewasa).

Tentu saja Lembaga Pendidikan, Lembaga-lembaga Negara, OKP, dan Ormas harus dilihat sebagai bagian yang terintegrasi, yang memainkan perannya secara berbeda dengan konvergensi yang sama, menjaga Pancasila. Tinggal bagaimana antara Lembaga Pendidikan dan Lembaga-lembaga Negara itu tidak saling tumpang tindih berebut program, dan antara OKP dan Ormas itu tidak dianggap saling bersaing hanya sebatas pendorong mobil mogok.

Antara Kemendikbud, Kemenag, dan BPIP

Mengikuti situasi kita akhir-akhir ini yang menampilkan aksi Radikalisme Ideologi Anarko melalui Vandalisme, Radikalisme Teologi yang bertautkan Islam, hingga Separatisme di Papua yang masih terjadi, seturut dengan pandangan berbagai Pengamat di media masa, saya amati adanya dua kecenderungan dalam merespon dinamika tersebut. Kita turunkan:

Pertama, Parsial. Para ahli pikir kita cenderung merespon permasalahan yang ada secara lebih spesifik. Misalnya dalam kasus Vandalisme, ideologi Anarko belum jelas dilarang oleh Pemerintah. Tak seperti Hidzbut Tahrir Indonesai (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang sudah disanksi dengan Hukum Administratif. Padahala jelas, Bung Karno tidak setuju dengan Anarko Sindikalisme.

Bagi Sukarno, Anarko Sindikalisme itu hanya menjebol saja. Kebalikan dari kaum Reformisme yang hanya mau membangun saja. Selanjutnya, beliau menegaskan bahwa irama suatu revolusi itu menjebol dan membangun. Jadi, bukan hanya menekan pada satu aspek semata. Karena kita akan tergategorikan menjadi salah satu di antara dua golongan itu.

Cara parsial itu semakin menguat manakala setiap kali aksi peringatan hari Buruh (May day), kelompok berbendera Hitam-Merah itu hanya digelandang ke Kantor Polisi saat melakukan rusuh. Itu artinya, keberadaan kelompok ini mungkin masih dianggap belum berpotensi melakukan teror setara kelompok Radikalisme Teologi bertaut Islam. Padahal, antara keduanya sama-sama mempunyai strategi dan taktik insureksi, seandainya kita mau menyelami model Anarkisme itu lebih dalam. Meskipun untuk varian Punk, lebih banyak berorientasi pada seni ketimbang mengusung secara terbuka ide anti Negara.

Kedua, Setengah Parsial. Ide Pendidikan Anti Radikalisme di tingkat Sekolah nyaris tak terdengar lagi. Setelah sebelumnya, ide Pendidikan Anti Korupsi melalui implementasi Kantin Jujur dan ide serupa itu, perlahan mulai luput dari ingatan. Pada tingkat Perguruan Tinggi, Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan Kampus mungkin akan segera lenyap, seturut terintegrasinya kembali Kemenristekdikti di bawah Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) setelah Perpres RI No. 72 Tahun 2019 tentang Kemendikbud ditandatangani.

Dari dua tampilan itu, menunjukkan bahwa Pemerintah kita melalui Kemendikbud masih setengah parsial dalam menerapkan gagasan Pendidikan Anti Radikalisme di Tingkat Sekolah dan gagasan Pembinaan Ideologi Pancasila di Tingkat Kampus.

Dari jabaran di atas, kita dapati fokus pembangunan Pendidikan Nasional untuk penguatan Ideologi kita, yang meskipun berbeda lini tapi tujuannya sama. Pertama, untuk pemberantasan Ideologi Radikal (termasuk Separatisme) itu ranahnya Kemendidkbud. Kedua, untuk pemberantasan Teologi Radikal itu ranahnya Kemenag. Mata Pelajaran Pendidikan Agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, pada Sekolah di bawah Kemendikbud, harus tetap berkoordinasi dengan Kemenag untuk konten pelajaran.

Sebagai salah satu Aparatus Ideologi yang juga urgensinya didukung oleh Keputusan Presiden, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) malah masuk kategori setengah parsial. Dialog dan kemitraaan memang terjalin, tetapi menerbitkan Komik Pancasila di  laman website, rasanya tak efektif. Lebih baik hal itu diambil alih oleh Kemendikbud atau Kemenag. Menurut saya, BPIP sebaiknya mengambil alih peran Sosialisasi 4 Pilar yang selama ini dilakoni para Anggota Parlemen di Gedung DPR/MPR.

Idealnya untuk saat ini, baru Kemenag yang mulai secara komprehensif melihat dinamika Ideologi kita. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hibah untuk penelitian Dosen dengan cakupan tema yang mengarah ke moderasi beragama, berikut ide integrasi dan multikulturalisme. Yang terbaru, ide membentuk Rumah Moderasi melalui penyamaan Statuta seluruh Perguruan Tinggi sejak akhir Tahun 2020. Langkah Kemenag itu patut diapresiasi, demikian corak konvergen yang senada dengan maksud Ki Hajar dalam kerangka Nasional. Tinggal menunggu lagi ide moderasi beragama yang juga segera dimunculkan di lingkup Madrasah, semoga. (***)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top