AMBONESIA

Perang Politik Pimpinan DPRD Maluku Harus Diakhiri

RakyatMaluku.com – PERSETERUAN dua pucuk pimpinan pada rumah rakyat di Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku kiranya harus diakhiri. Pasalnya, pimpinan dewan memiliki peran yang sangat penting, dalam mengawal dan memutuskan seluruh kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan stabilitas kesejahteraan pembangunan daerah.

Kalau kedua pimpinan, Edwin Adrian Huwae dan Richard Rahakabauw, terus dibiarkan, maka dapat mengganggu jalannya proses-proses persidangan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon.

Sebab itu, Badan Kehormatan DPRD Maluku, harus bisa memainkan perannya untuk mendamaikan dua pimpinan DPRD Maluku dari Parpol PDIP dan Golkar ini.

Wakil ketua DPRD Maluku, Said Muzakir Assagaff, menyebutkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan dari alat kelengkapan dan pimpinan-pimpinan fraksi.

Rapat dalam rangka membahas dua hal penting, satu diantaranya, soal bagaimana upaya penyelesaian persoalan konflik antar dua pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae dan Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbau.

“Kita tetap menghormati proses hukum yang sementara berjalan di kepolisian, tetapi yang paling penting adalah DPRD mendorong agar BK dalam menyelesaikan tugasnya untuk mendamaikan keduabelah pihak,” sebut Muzakir, kepada wartawan kemarin.

Sebagai kolega, saudara dan sebagai rekan kerja dalam konteks ke-Maluku-an, secara moril pihaknya akan terus membantu dua pimpinan DPRD Maluku itu untuk bagaimana bias menyelesaikan persoalannya secara baik. Dikatakan, hingga saat ini laporan di kepolisian itu belum ditarik, sehingga prosesnya itu tentu bakan berjalan secara hukum.

Sementara hubungan keduanya itu hingga kini belum dapat dipastikan bagaimana situasinya, karena semua masih dalam kesibukan pengawasan.

“Untuk itu, kita sedang terlibat bersama teman-teman anggota DPRD dalam hal ini ketua-ketua fraksi dan alat kelengkapan untuk bagaimana bias membantu memediasi upaya penyelesaian antara dua pimpinan DPRD,” jelas dia.

Kata Muzakir, koordinasi antar pimpinan dalam menjalankan tugas serta fungsi DPRD itu tidak ada masalah. Sebab, selain dua pimpinan yang berkonflik itu masih ada dua pimpinan lainnya, yakni Elviana Pattiasina dan dirinya sendiri. Sehingga beberapa agenda DPRD Maluku itu masih bisa dijalankan dengan baik. “Setiap kali agenda yang kita laksanakan itu tentu melalui koordinasi bersama antara kita dengan ketua DPRD maupun dengan wakil ketua DPRD,” tutup dia. (R1)

 

======================
--------------------

Berita Populer

To Top