KABUPATEN SBT

Pilkada SBT, Sentra Gakkumdu Terima 23 Laporan

RAKYATMALUKU.COM – SBT, — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bupati dan wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2020 lalu telah usai. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyebut dari tahapan tersebut mereka telah menerima 23 laporan pengaduan dugaan pelanggaran pemilu.

Dari 23 laporan yang diadukan, 2 laporan berhasil masuk persidangan. Sementara sisanya tidak memiliki cukup alat bukti untuk masuk tahap persidangan. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres SBT, Iptu La Beli saat menjadi narasumber dalam rapat evaluasi penindakan pelanggaran pilkada tahun 2020 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur pada Selasa, 15 Juni 2021.

“Penanganan perkara pemilihan kepala daerah dari semua laporan yang kami terima ada 23 yang kita lakukan pembahasan, itu ada 2 yang perkaranya sampai pada tahap persidangan. Artinya, perkaranya selesai ditingkat putusan pengadilan,”katanya.

Selain dua perkara yang diputuskan lewat persidangan, ada satu perkara yang dilimpahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena kaitannya dengan dugaan pelanggaran kode etik anggotan KPU.

“Kemudian ada 20 kita hentikan karena dengan berbagai macam alasan. Pertama, kadaluwarsa, kemudian yang tidak cukup bukti dan ada yang perkaranya tidak dilanjutkan karena kewenangan yang melaporkan,” ungkap dia.

Terkait dengan kewenangan melapor dugaan pelanggaran pilkada, Dia menyebut, telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat disampaikan oleh a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; atau c. Pemantau Pemilu. (2) Peserta pemilu dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dapat didampingi oleh kuasanya.

“Dalam undang-undang nomor 10 itu ada 3, pihak yang bisa melaporkan itu. Warga negara yang punya hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu. Kalau yang diluar dari itu tidak bisa. Contohnya, kalau Pilkada SBT lalu yang lapor orang SBB berdasarkan domisili memang tidak bisa,”jelas dia.

Selain itu, laporan lain yang tidak dapat dibahas atau ditindaklanjuti karena waktu penanganan yang telah masuk masa kadaluwarsa. Karena sesuai peraturan waktu yang diberikan adalah 3 plus 2 hari kalender. Penyebabnya, adalah kondisi geografis kabupaten SBT yang terdiri dari pulau yang sulit dijangkau dengan waktu singkat.

Dalam rapat evaluasi itu sejumlah persoalan disampaikan terkait tantangan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Mulai dari anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung terutama diwilayah pulau-pulau.

Rapat evaluasi penindakan pelanggaran pilkada tahun 2020 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur menghadrikan para peserta yang terdiri dari pimpinan partai politik didaerah itu. Rapat yang dihadiri para pimpinan Bawaslu ini bertujuan untuk memerikan masukkan agar menjadi bahan evaluasi dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Narasumber yang dihadirkan dalam rapat evaluasi tersebut antara lain, pihak kejaksaan negeri kabupaten SBT yang diwakili kepala seksi perdata, Ahmad Fauzi, pihak kepolisian yang diwakili kasat reskrim, Iptu La Beli dan ketua Bawaslu SBT, Suparjo Rustam Rumakamar.(*)

--------------------

Berita Populer

To Top