AMBONESIA

Ranperda Desa Masih Dalam Tahap Perlengkapan Administrasi

RakyatMaluku.com – RANCANGAN Peraturan Dareah (Ranperda) tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Desa yang ditangani Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon hingga kini belum juga diselesaikan. Pasalnya, Ranperda yang rencananya akan dituntaskan dan ditetapkan dalam paripurna buka tutup masa sidang I tahun 2018 ini masih dalam tahap kelengkapan administrasi.

Padahal, Ranperda yang merupakan salah satu program legislasi daerah (Prolegda) di tahun 2017. Namun, hingga memasuki masa sidang I tahun 2018, Ranperda tersebut belum juga tuntas di bahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Ambon.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Steven Dominggus, mengatakan, Ranperda tersebut sementara masih melalui pembahasan kelengkapan administrasi. Setelah melewati tahapan ini, kemudian baru akan dilakukan uji publik Ranperda tersebut bersama dengan beberapa pihak terkait.

“Untuk ranperda Desa ini kita sementara masih melengkapi administrasinya. Setelah itu, akan dilakukan uji publik terhadap ranperda tersebut bersama dengan DPRD Kota Ambon dan juga beberapa stakeholder lainnya yang berkpentingan. Setelah dilakukan uji publik, baru akan dibahas didalam paripurna untuk ditetapkan menjadi Perda dan dikonsultasikan ke Departemen Dalam Negeri,” ujar Steven, kepada wartawan kemarin.

Ranperda tersebut direncanakan akan ditetapkan pada paripurna masa sidang I tahun 2018. Namun, masih tersisa banyak hal yang harus dilengkapi, termasuk dengan uji publik ranperda tersebut. Itu adalah salah satu cara untuk mengetahui bahwa subtansi yang telah disusun itu sudah sesuai dengan kebutuhan Desa yang ada di lingkup pemerintah Kota Ambon atau belum.

Menurut dia, ada delapan desa yang rencananya akan melaksanakan sistem pemilihan berdasarkan Ranperda yang sementara dibahas. Enam diantaranya telah berakhir masa jabatannya di pemerintahan desa, dan duanya lagi masih menjalankan akhir masa jabatannya yang sementara masih berjalan.

“Ada delapan desa yang akan melaksanakan sistem pemilihan berdasarkan Perda yang disusun. Namun ada dua diantaranya yang masih menjalankan sisa masa jabatannya. Sehingga kalau Perda ini ditetapkan, maka dua desa tersebut akan dilakukan penyesuaian. Sehingga dua desa tersebut akan melaksanakan pemilihan kepala Desa secara serentak bersama dengan enam desa yang telah selesai masa jabatan pemerintahannya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Desa, Muriany Dominggus beberapa waktu lalu mengatakan, pembahasan Ranperda tersebut sudah memasuki tahap akhir. Sehingga dalam waktu dekat ini akan dilakukan uji publik bersama dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. “Kita akan mengagendakan uji publik Ranperda tersebut dengan Pemkot, setelah selesai tahap akhir pembahasannya,” ujar Muriaany.

Dia memastikan bahwa ranperda Desa ini akan diupayakan untuk ditetapkan dalam masa sidang I Tahun 2018 yang akan dilaksanakan DPRD dalam waktu dekat ini. Karena itu adalah produk hukum yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak. Sebab, hingga saat ini masih terdapat banyak desa yang dibawah perintah pelaksana tugas. “Perda ini akan diupayakan untuk ditetapkan dimasa sidang I, karena itu sudah menjadi komitmen kami di Pansus,” tutup dia. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top