DPRD SBT

Rapat Bersama Tim Anggaran Pemda, Sejumlah Aleg “Ngamuk”

Rapat gabungan komisi di DPRD SBT bersama tim anggaran pemerintah daerah kabupaten SBT.

RAKYATMALUKU.COM, – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah setempat. Rapat digelar pada Selasa, 13 Juli 2021 di ruang utama paripurna. Semua fraksi di lembaga legislatif itu terlihat ikut dalam rapat tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten SBT, Noaf Rumau yang langsung memimpin rapat tersebut didampingi wakil ketua I Agil Rumakat dan wakil ketua II Ahmad Voth.

Salah satu yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat tersebut adalah DPRD ingin meminta penjelasan pemerintah daerah soal anggaran refocussing yang berakibat lambatnya realisasi APBD tahun 2021. Lembaga itu ingin memastikan proses refocussing atau perubahan kebijakan anggaran harus tepat sasaran.

Legislatif berharap, proses refocussing dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 benar-benar diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah itu.

Saat pembukaan, rapat masih berjalan normal. Namun, akhirnya diwarnai interupsi sejumlah anggota legislatif (Aleg). Suasana rapat mulai tidak terkontrol. Menjelang waktu ishoma rapat kemudian diskorsing oleh pimpinan rapat.

Rapat kembali dilanjutkan setelah waktu Ishoma selesai. Pimpinan rapat kemudian memberikan kesempatan kepada tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai sekretaris daerah, Drs. Jafar Kwairumaratu dan didampingi kepala badan keuangan pendapatan pengelolaan aset daerah, Ali Tomagola dan inspektur daerah, Nazaruddin Tianotak untuk menjelaskan tentang recofusing dari APBD SBT tahun 2021.

Usai mendengarkan penjelasan dari kepala badan keuangan pendapatan pengelolaan aset daerah, Ali Tomagola, para aleg langsung memberikan interupsi. Interupsi disampaikan dengan berbagai cara. Bahkan ada Aleg yang naik pitam dalam menyampaikan interupsinya.

Para aleg mempertanyakan dokumen rincian anggaran yang direfocussing dan telah didistribusikan kepada instansi teknis untuk penanganan dan pemulihan ekonomi di masa pandemic covid-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tahun 2021.

“Dokumen itu belum ada di meja kita bagaimana kita mau bicara, bagaimana kita mau bahas?. Sesuai apa yang disampaikan oleh saudara sekda itu bahwa dokumen sudah diberikan kepada DPRD dari tanggal 6 Juli 2021 mestinya sebelum rapat ini digelar dokumen itu harus disiapkan agar pembahasan ini berjalan normal sesuai apa yang diinterupsikan oleh teman-teman anggota tadi,”pintah Hasan Day dalam interupsinya.

Politisi partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan naik pitam lantaran realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 untuk belanja infrastruktur belum berjalan. Padahal, belanja infrastruktur menyentuh langsung dan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19.

Sesuai penjelasan sekretaris daerah, Drs. Jafar Kwairumaratu yang juga ketua tim anggaran pemda bahwa keterlambatan realisasi APBD akibat surat keputusan (SK) Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Perubahan di tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum ditandatangani.

“Kita terlalu banyak berasumsi. Kerja kita nol ini. Rakyat menderita, ini sudah bulan Juli. Realisasi APBD, belanja infrastruktur juga belum jalan. Sesuai rapat komisi itu keterlambatan ada di tim anggaran, ini tolong dipercepat. Tujuh OPD yang belum mendapat SK DPA itu tolong dipercepat nanti SiLpa lagi. Silpa ini sudah menjadi budaya,”ungkap Hasan.

Anggota Komisi C ini mengatakan, keterlambatan berdampak pada sejumlah kegiatan yang seharusnya dibiayai oleh anggaran refocussing APBD yang nilainya mencapai puluhan miliar. Misalnya, penanganan pasien yang terinfeksi virus Corona. Sesuai penjelasan direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam rapat komisi C beberapa waktu lalu, pihak rumah sakit belum memiliki dana untuk penanganan pasien Covid-19.

“Belum lagi laporan dari direktur RSUD waktu rapat di komisi, bahwa ada pasien covid yang tidak ada biayanya. Dimana 25 milyar ini. Warga kita saat ini membutuhkan pelayanan yang prima. Seolah-olah kita tidak berdaya menghadapi situasi bencana yang melanda kita,”kata dia.

Selain Hasan, hal yang sama juga dikeluhkan anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Gafar Wara wara. Dalam interupsinya, wara wara menilai pemerintah daerah tidak punya itikad baik dalam mengatasi persoalan keterlambatan realisasi APBD yang terjadi hampir setiap tahun.

“Keterlambatan itu sangat berdampak dan berimplikasi buruk terhadap perputaran ekonomi di negeri ini. Keterlambatan ini sering terjadi. Artinya pemerintah daerah lewat badan keuangan mengetahui sering terjadi keterlambatan ini. Dan ini sengaja dibiarkan agar keterlambatan terus terjadi, kalau implikasinya ke saya atau ke pak kadis keuangan tidak menjadi soal karena kita masih bisa mempertahankan hidup dengan gaji kita tapi bagaimana dengan rakyat kita? Ini persoalan jangan dianggap remeh,”ujar wara wara dengan lantang.

Wara wara bahkan naik pitam hingga memukul meja sidang. Kejadian ini sontak membuat peserta rapat terdiam. Kekesalan dia, akibat keterlambatan dari APBD oleh Pemda itu publik menilai DPRD tidak mempunyai kemampuan untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dia meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memberikan alasan yang tidak rasional soal keterlambatan realisasi itu.

“Kehadiran kita di sini demi kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi. Bapak ibu pimpin OPD jangan memberikan alasan-alasan yang tidak pasti kepada kami yang pada akhirnya kami juga turut diserang, disampaikan bahwa kami tidak mampu mengawal kinerja pemerintah daerah,”kata dia mengingatkan para OPD di lingkup Pemda.

Selain itu dia berharap, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) segera dilakukan agar tidak terjadi pengembalian ke kas negara akibat dari keterlambatan eksekusi oleh pemerintah daerah.

“Saya berharap, pada realisasi APBD tahun 2021 di semester pertama ini jangan sampai terjadi pengembalian ke kas negara. Kalau sampai itu terjadi maka yang rugi adalah rakyat Seram Bagian Timur,”harap wara wara. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top