NEWS UPDATE

SANTUN Sebar Tim Hukum Di Tiap TPS Amankan Pilgub

RakyatMaluku.com – DALAM rangka menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang akan dihelat pada Rabu, 27 Juni 2018, Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff – Ir. Anderian Rentanubun (SANTUN) telah menerjunkan Tim Advokasi dan Hukum di setiap TPS di 11 kabupaten/kota.

Menurut Ketua Tim Hukum SANTUN Fahri Bachmid,S.H.,M.H, Tim Advokasi dan Hukum yang diterjunkan itu akan bertugas mengawal serta memproses setiap potensi pelanggaran yang terjadi, serta mengawal setiap proses dan tahapan pemungutan suara sampai rekapitulasi suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sehingga proses Pilgub Maluku dapat berjalan jujur dan adil, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 22E ayat (1) Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945).

“Semua Advokat yang telah dibentuk berjumlah 37 orang. Dan hari ini (Minggu, red) pukul 16.00 Wit, Tim Advokat telah dilepas dan diberangkatkan ke 11 kabupaten/kota se-Maluku. Untuk setiap kabupaten/kota ditempatkan secara beragam sesuai tingkat potensi kerawanan yang telah dianalisis serta dipetakan oleh tim ahli dan kajian strategis Tim SANTUN,” tandas Fahri dalam jumpa pers, di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Minggu, 24 Juni 2018.

Dijelaskan, Tim Hukum itu direkrut dari kalangan Advokat – Pengacara Profesional yang menguasai aspek hukum Pemilu dan Pilkada secara nasional. Kemudian para Advokat profesional itu dilatih secara khusus untuk menangani perkara-perkara kepemiluan/Pilkada dalam menghadapi Pilgub Maluku tahun 2018.

“Tim Advokat akan bertugas mulai dari tanggal 25 Juni sampai 5 Juli 2018. Setiap kabupaten/kota ada yang berjumlah lima orang dan ada yang berjumlah empat orang. Kami berharap proses Pilkada ini akan berlangsung secara demokratis dan berkualitas,” jelas Fahri.

Ia juga meminta semua pihak dapat terlibat secara aktif untuk mengawal proses Pilgub Maluku dengan baik, agar Pilgub maluku dapat menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang memiliki derajat legitimate yang tinggi, yaitu legitimasi secara politik dan hukum, agar kepemimpinan Maluku yang dihasilkan memiliki basis dukungan yang kuat.

“Kami akan mengawal proses Pilgub ini secara baik, dan kami akan bersinergi dengan semua pihak, yaitu KPUD secara berjenjang, Bawaslu secara berjenjang, dan semua lembaga pemantau yang terakreditasi untuk sama-sama mengawal serta memproses setiap pelanggaran hukum Pilkada yang terjadi, sebab ini menjadi tugas kita semua,” ajaknya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top