OPINI

Sisi Legitimasi Kebijakan Larangan Mudik

Oleh : Dr. Nasaruddin Umar | Dosen IAIN Ambon

Pemerintah resmi melarang mudik melalui Surat Edaran (SE) Stauan Tugas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H mulai tanggal 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021, kebijakan ini terus diadendum hingga larangan mudik termasuk di wilayah aglomerasi atau pemusatan kawasan tertentu seperti Jabotabek yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2021.

Substansi hukum kebijakan pemerintah ini melarang apapun bentuk mudik antara kabupaten/kota Provinsi yang diperbolehkan hanya aktivitas yang esensial bagi segelintir orang yang melakukan perjalanan non mudik seperti perjalanan dinas, duka, perkawinan atau kepentingan persalinan, kendaraan distribusi logistik, dengan menggunakan surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif covid-19.

Larangan mudik antar provinsi kabupaten/kota hingga mudik lokal oleh pemerintah seperti ini pada akhirnya menciptakan konflik legitimasi baik legitimasi secara hukum dan pada aspek sosial budaya dan menciptakan polemik dan resistensi di tengah masyarakat.

Kebijakan ini melahirkan resistensi sikap yang beragam dimasyarakat dan pemerintah daerah dalam menyikapi surat edaran larangan mudik sebab ada kesulitan pada tataran pelaksanaan dilapangan mutivasi masyarakat yang begitu kuat untuk mudik dibangun dari kesadaran kritis yang cukup kuat karena nilai-nilai budaya, religiusitas untuk bersilaturahmi, berkumpul dengan keluarga sementara politik hukum pemerintah seperti ini seperti petir di siang hari ditengah kerinduan dan suasana hikmat di Bulan Suci Ramadahan 1442 H.

Mudik lebaran sebagai tradisi mayoritas umat Islam tentu memiliki legitimasi sosial religiusitas yang cukup kuat dan mengakar bagi sebagian besar masayarakat karena sudah menjadi kebiasaan yang sarat dengan nilai-nilai kekeluargaan, agama dan budaya. Sementara aturan hukum yang dibuat pemerintah yang alat legitimasinya melalui instrumen negara seperti aparat hukum, TNI/Polri, Satuan Pamon Praja belum tentu bisa dipatuhi masyarakat dan adanya kesiapan rekayasa hukum yang cukup matang oleh pemerintah daerah.

Sebab kepatuhan hukum selalu berkaitan pada situasi normal, kepatuhan hukum dalam situasi tidak norma akibat pandemi melahirkan resistensi ketidakefektifan keberlakuan aturan itu sendiri. Sebab fakta situasi pandemi yang sudah memasuki tahun kedua telah banyak menguras energi, emosi, sumber daya publik PHK, lapangan pekerjaan yang sulit dan koordinasi penanganan dilapangan masih terus jadi masalah yang pelit.

Secara sosiologis hukum aturan yang dibuat negara jika tidak sesuai dengan alam kesadaran hukum, sosiologis, adat istiadat, agama maka akan mengalami krisis legitimasi atau penolakan dari masyarakat. Secara teoritik hukum yang tidak dijalankan masyarakat maka aturan itu tidak memiliki legitimasi dan efektivitas.

Meneropong kebijakan seperti ini maka alat ukurnya adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan apakah kebijakan seperti ini memiliki kekuatan hukum dan keabsahan hukum baik secara legalitas maupun secara konstitusional. Apakah suatu surat edaran memiliki kekuatan memaksa atau memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusi dan peraturan perudang-undangan.

Pertama kalau kita belajar hukum tata negara maka kita dengan muda memahami bahwa setiap aturan pembatasan terhadap hak warga negara harus dengan undang-undang berdasarkan pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka dalam konteks prinsip dasar konstitusi dan prinsip hirarki peraturan perundang-undangann tersebut menyampingkan setiap kebijakan negara atau keputusan yang diambil pemerintah dalam bentuk peraturan dibawah undang-undang apalagi melalui produk peraturan kebijakan atau beleid sejenis surat edaran adalah peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) berlaku secara internal dan bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan (regeling) berdasarkan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bukan pula Keputusan (beschikking) sehingga dari sisi kekuatan legitimasi hukumnya akan bermasalah apalagi jika suatu SE memuat sanksi memuat sanksi sosial, sanksi denda dan sanksi lainnya.

Kedua, apakah larangan mudik ini masih dalam konteks PSBB atau bentuk lain dari karantina sehingga mempertanyakannya secara hukum sepertinya beralasasan sehingga apakah SE seperti ini memiliki basis legitimasi yuridis yang kuat.

Seperti diketahui status hukum penanangan covid-19 adalah PP. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan keadaan darurat kesehatan melalui kebijakan PSBB bukan darurat hukum atau negara dalam keadaan darurat atau kebijakan karantina wilayah. Dalam pasal 4 PP ini disebutkan PSBB paling sedikit meliputi: a. Peliburan sekolah dan tempat kerja; b.pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sehingga isu hukum yang muncul apakah kebijakan larangan mudik yang berlaku secara nasional adalah bagian dari pelaksanaan PSBB dan apakah cukup memiliki basis yuridis sepanjang berkaitan dengan status PSBB tersebut sebab kebijakan pembatasan secara normatif hanya dimungkinkan bagi wilayah yang berstatus PSBB sesuai kriteria dan penetapan dari menteri kesehatan, bukankah mayoritas daerah di Indonesia tidak berstatus PSBB, artinya rasio legisnya kegiatan pembatasan bagaimanapun bentuknya termasuk larangan mudik tidak bisa dipisahkan dengan status PSBB itu sendiri.
Dalam kaidah hukum tidak boleh ada kecacatan yuridis seperti paksaan dalam membuat kebijakan baik bentuk, format harus sesuai isi dan tujuan yang hendak dicapai dari peraturan dasarnya.
Dalam konteks kita bernegarapun demikian sebagai negara hukum yang demokratis juga diperlukan cara-cara berhukum yang tertib dengan menyandarkan suatu kebijakan pada kaidah-kaidah dan prinsip negara hukum, prinsip hak asasi manusia, prinsip demokrasi dan nilai-nilai pancasila itu sendiri harus betul diperhatikan jangan sampai alasan kehawatiran sunami pandemi covid-19 lalu kita mulai lupa moralitas konstitusi dan kaidah-kaidah berhukum yang baik disampingkan dan nilai-nilai budaya bangsa ini.

Karenanya menerapkan suatu kebijakan dilapangan seperti penyekatan mutar balik, hingga larangan tidak bisa dengan kaca mata kuda untuk menegakan aturan namun memerlukan sentuhan kearifan dan kebijksanaan dalam menerapkan aturan itu oleh petugas dilapangan sebab bagaimanapun masyarakat adalah rakyat kita sendiri yang perlu diperlakukan secara manusiawi hak-hak lain harus dilindungi oleh negara maka kondisi sosial, ekonomi, keselamatan juga harus betul-betul diperhatikan boleh jadi ada yang mudik karena keterpaksaan karena kondisi ekonomi yang betul-betul sulit.
Kebijakan larangan mudik tanpa memperhatikan ketersediaan kebutuhan dasar rakyat itu sendiri justru akan menyensarakan kehidupan rakyat. Sebab boleh jadi ada banyak masyarakat yang telah kesulitan secara ekonomi yang hidup diperantauan. Sekali lagi PP 21 tahun 2020 Pasal 4 ayat (3) mengamanahkan pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Kebutuhan penduduk itu antara lain kebutuhan pangan, kebutuhan sehari-hari lainnya, sehingga jangan sampai hal ini terlewatkan.

Sebab masyarakat yang tidak bisa mudik juga berhak mendapat haknya untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya layaknya sebagai manusia yang berhak untuk hidup secara spritualitas, mempertahankan hidup secara berkebudayaan dan kehidupan sosialnya.

Dalam nalar negara hukum kesejateraan hakikat suatu kebijakan adalah sejauhmana kebijakan kekuasaan negara sedapat mungkin memberi legacy manfaat kesejahteraan dan kebahagiaan publik atau bonnum publicum. Semoga filosofi berbangsa sebagai staat sidee tujuan negara untuk tetap hadir dalam melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia masih tetap bisa diwujudkan dari tangan-tangan pemangku kekuasaan. Wallahu a’lam bishawab. (***)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top