KABUPATEN KEP. ARU

Soal Penanganan Kasus DAK Fisik Afirmasi di Aru

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi tahun 2018, yang ditangani Polres Aru, menimbulkan tanda tanya.Pasalnya, hanya satu orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Listiawaty.

Padahal, dalam DAK ini, ada sejumlah orang yang mestinya ikut bertanggungjawab termasuk Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga. Karena penanganan dinilai manyimpang, prfaktisi hukum Henry. S Lusikooy dimintai Polda Maluku untuk mengevaluasi Kapolres AKBP Sugeng Kundarwanto, beserta penyidik yang menangani kasus ini.

Menanggapi permintaan ini, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan bahwa apa yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kontrol kinerja polisi. Tapi, pihaknya tidak bisa serta merta melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Aru.

“Yang dikatakan masyarakat sah-sah saja. Tapi, kita punya peniliaan. Ada pengawas internal, tidak bisa serta merta masyarakat bilang begitu lalu kita mau copot, mau evaluasi. Kita harus lihat dulu,” kata Kabid Humas ketika dihubungi Rakyat Maluku, Rabu, 5 Januari 2022.

Roem memgaku kalau belum mengetahui persolaan kasus ini. Namun, kemungkinan kasus ini akan dikembangkan, tidak berhenti pada satu tersangka saja.

“Kita juga belum tahu kasusnya, apakah satu tersangka saja atau ada pengembangan, kan kita belum tahu. Biarkan polisi bekerja dulu,” ucapnya.

Sebelumnya, fraktisi hukum Henry. S. Lusikooy, meminta kepada Polda Maluku agar mengevaluasi kinerja penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Aru, khususnya yang menangani masalah ini.

Henry menilai, penetapan satu orang tersangka saja, merupakan proses penyelidikan yang tidak transparan. Padahal, banyak orang yang terlibat dalam masalah ini.

Ada Kuasa Penggunan Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara, kontraktor, pengawas lapangan, konsultasi pengawas dan lain-lain.
”Mereka ini juga harus bertanggungjawab.

Kenapa hanya menetapkan satu orang saja sebagai tersangka. Padahal banyak orang yang terlibat di dalamnya. Paling tidak ada KPA, PPTK, bendahara, kontraktor, pengawas lapangan, konsultasi pengawas dan lainnya. Ini sangat tidak masuk akal, harus ditelusuri, Polda harus turun tangan,” tandas Henry kepada Rakyat Maluku, saat itu.

Senagai informasi,
Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, beserta pihak lainnya yang turut serta terlibat dalam pekerjaan proyek jalan lingkar Pulau Wamar senilai Rp 15.594.000.000 melalui Dinas PUPR Aru. Karena itu ada desakan agar bupati dan pihak-pihak yang turut diduga serta wajib diminta pertanggungjawaban hukumnya oleh polres setempat.

Pihak yang diduga turut serta itu antara lain, dua orang Kadis PUPR Edwin Patinasarany dan Edwin Nanlohy, Yohanes Labodo selaku kontraktor (orang dekat bupati), Frangky Kerubun selaku pengawas lapangan, Minggus Talakua selaku konsultan pengawas dari CV. Coroliv, Faby Setiawan selaku penyedia konstruksi (ipar dari Yohanes Labodo), Tedy Renyut (sepupu dari Yohanes Labodo), serta tim PHO.

Pasalnya, berdasarkan pengakuan dari tersangka Listiawaty melalui salah satu kuasa hukumnya, Muslim Abubakar, membuktikan bahwa telah terjadi dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek yang anggarannya bersumber dari DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi tahun 2018 itu. (**)

--------------------

Berita Populer

To Top