Uncategorized

Tak Ada Fasilitas, Puskesmas Jadi Kandang Hewan

– Warga Pedalaman Pulau Buru Belum Tersentuh Pembangunan

RakyatMaluku.com – SEJAK pemekaran kabupaten Buru, suku-suku asli Pulau Buru belum mendapatkan sentuhan pembangunan maksimal. Akses jalan tidak dibangun, fasilitas pendidikan tidak ada apalagi fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.

Sejak Kabupaten Buru dipimpin Huseni Hentihu hingga Ramly Umasugi yang telah masuk dua periode pemerintahan, warga asli seakan dianaktirikan, pemerintahan berganti tapi pembangunan hanya dipusatkan di Namlea yang lebih banyak didiami suku Jawa, kemudian suku Sanana. Sementara masyarakat asli yang mendiami wilayah pegunungan diabaikan. “Pulau Buru itu dekat dengan pusat pemerintahan provinsi. Tapi pembangunan sarana prasarana jalan, sebagai akses penghubung menuju pedesaan masyarakat Buru tidak tersedia. Saya tidak tahu kenapa. Masyarakat asli Buru sepertinya belum merdeka,” sesal Anggota DPD John Pieris kepada wartawan, kemarin.

Selama mengunjungi Maluku dalam melakukan tugas-tugas legislatif, John sangat prihatin dengan situasi yang dialami warga asli Pulau Buru, karena kondisi yang mereka alami sangat menyedihkan. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Maluku yang pernah disinggahi.

Misalnya saja dibidang pendidikan, di Negeri Wai Lana Rana, dan Desa Hangat Nangan. Hanya ada satu Sekolah Dasar yang memiliki dua ruangan belajar dan satu perpustakaan.

Sementara anggaran pendidikan ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebesar 25 persen dari APBN maupun APBD. Harusnya, sektor pendidikan semestinya berjalan lebih cepat dan tidak ada alasan kekurangan guru.
Menurut John, proses belajar mengajar di desa-desa tersebut juga tidak seperti sekolah-sekolah di Namlea, siswa kelas 1 dan 2 mendapatkan pelajaran yang sama disatu ruangan. Ruangan lainnya kepada siswa kelas 3 dan 4. Sementara ruang perpustakaan dipakai untuk mengajarkan siswa kelas 5 dan 6. Ironisnya lagi, untuk satu tempat duduk digunakan dua orang siswa.

Buku wajib yang harus dimiliki siswa pun tidak tersedia. Belum lagi peralatan tulis menulis, untuk seragam juga tidak ada.

“Dapat kita bayangkan kemampuan menyedot ilmu pengetahuan itu seperti apa. Dan dapat saya bayangkan kualitas guru seperti apa. Sementara guru di kota-kota menumpuk, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian bagaimana daya tangkap siswa menerima pelajaran. Mereka tidak meminta banyak. Mereka hanya butuh buku wajib, alat tulis, dan pakaian seragam merah putih. Jadi saya kira mereka masih punya jiwa keIndonesian yang kuat. Itu yang membuat saya terharu sekali,” akui John.

Parahnya lagi, guru PNS hanya ada 1 yaitu kepala sekolah. Sisanya itu guru honor, yang sudah berpuluh puluh tahun menjadi guru honor. Mereka digaji Rp 500 ribu dan mendapatkannya 3 bulan sekali. Belu lagi saat mengambil gaji di Namlea, mereka harus merugi Rp 500 ribu untuk naik mobil rangger pulang pergi.

Dibidang kesehatan juga mengalami hal yang sama. Tidak ada tenaga medis. Bahkan, di Desa Wasi, terdapat satu unit Puskesmas berdinding papan atapnya sudah bocor, lantainya sudah seperti kubangan hewan. Babi masuk berkubang, kambing masuk kencing dan buang air. Dindingnya ditutupi rumput- rumput. Irosinya lagi, untuk sampai kesana, membutuhkan perjalanan yang menempuh waktu panjang dan melelahkan. Pemerintah seakan abai, hak asasi ribuan masyarakat yang mendiami kawasan tersebut seakan tidak lagi menjadi standar pembangunan.

Bisa disebut, ribuan warga Buru yang mendiami sekitar kawasan wisata Danau Rana itu ditinggalkan. Ini juga terlihat dari pasilitas infastruktur dasar yang sangat parah dimana asset jalan tidak manusiawi. Jalan yang dilalui adalah jalan loging. Padahal, terdapat Danau Rana yang merupakan kawasan wisata.Berdasarakan pengalamannya ketika melakukan pengobatan gratis di pedalaman selama seminggu, John melihat daerah itu subur sekali, seperti tinggal didalam taman eden. Airnya melimpah tapi bukan air bersih. Anak-anak masuk di rawa-rawa. Tapi penerangan lampu sangat menyedihkan.

“ Penerangan lampu, air bersih, sanitasi, kesehatan dan pendidikan. Jadi memang mereka belum merdeka sama sekali. Jadi harus di merdekakan. Merdeka bukan secara politik, tapi merdeka secara social ekonomi, budaya, martabat dan hak asasi. Saya harus beli bensin untuk menyalakan ganset di sebuah dusun dan ada beberapa desa supaya pengobatan massal dapat berlangsung dengan baik,” akui John.

Sulitnya akses membuat perjalanan untuk sampai ke sana penuh resiko. Banyak jurang, dan juga struktur tanah tidak seperti di Pulau Seram. Struktur tanah di Buru adalah berpasir dan gampang sekali longsor.

Walaupun demikian, John tidak putus asa, sebagai anak daerah, dia tetap menembus rintangan yang dihadapi, tujuannya dapat membantu untuk menghadirkan negara. Apalagi jabatan yang dia pikul didapatkan dari dukungan masyarakat Maluku.

“Jabatan bukan hanya miliki kita. Jika kekayaan itu kita miliki dan tidak ada resense off crises, tidak ada keberpihakan kita terhadap masyarakat miskin dan terimarjinalkan, kita berdosa untuk sang khalik dan kepada Negara yang diberikan kita kesempatan untuk berperan dalam memanusiakan manusia di Pulau Buru,” pesan John. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top