NEWS UPDATE

Tunggu Izin Gubernur, Walikota Diperiksa

RakyatMaluku.com – KASUS dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dan Dewan kota tahun 2011 senilai Rp6 miliar masih terus dikembangkan Polres Pulau Ambon dan Pp Lease.

Untuk masalah ini, sejumlah pejabat Pem­kot Ambon, sudah dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal, mulai dari Saleh Mahulete, Josias Aulele, Revi Likumahua, Assisten II Roby Siloy, hingga Sekretaris Kota AG. Latuheru.

Setelah mereka-mereka tersebut diperiksa polisi, kini giliran Walikota Ambon Richard Louhenapessy, yang rencananya juga akan diperiksa.

Namun, pemeriksaan Louhenapessy, baru bisa dilakukan setelah penyidik mengantongi surat izin gubernur. Pasalnya, memeriksa walikota memer­lukan izin. Dan surat izin akan dilayangkan ke Gubernur Maluku.

“Kita sudah siapkan surat tinggal kita kirim ke Gubernur Maluku saja. Pemberitahuan untuk me­meriksa walikota. Ya, selaku Aparat.
Sipil Negara (ASN) kan harus ada pemberitahuan buat gubernur,” kata Kasat Reskrim AKP Adikusuma melalui Kanit IV Tipikor Bripka M. Akipay Lessy, kepada Rakyat Maluku, Minggu, 20 Mei 2018.
Pengiriman surat tersebut, juga tergantung doku­men yang akan diberikan Sekretrais Kota (Sekkot) Ambon AG. Latuheru. AG.

Latuheru, sebelumnya berencana membawa dokumen ke penyidik pada, Jumat, 18 Mei, 2018, tapi sampai saat ini, yang bersangkutan belum memenuhi janjinya itu. Dokumen yang hendak diberikan terkait kasus ini.

“Surat kita layangkan ke gubernur setelah Sekkot AG. Latuheru memberikan dokumen. Sampai hari ini dokumen belum dibawakan beliau,” terangnya.

Selain walikota, sejumlah anggota Dewan Per­wa­kilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, juga bakal diperiksa mengenai kasus ini.

Anggota dewan yang masih aktif, di mana mereka ini yang pada tahun 2011 lalu, ada nama mereka didugaan SPPD fiktif tersebut.

“Ada beberapa anggota dewan 2011 lalu yang juga masih aktif hingga saat ini di dewan kota. Nanti kita periksa juga. Yang ada naman-namanya kita mintai keterangan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Polres Pulau Ambon dan Pp Lease sementara mendalami dugaan korupsi pada SPPD fiktif tahun 2011 di sekretariat dewan dan sekretariat kota Ambon. Di sekretariat dewan dana yang dikucurkan senilai Rp 4 miliar, dengan dugaan tiket bodong berjumlah 114 buah, sementara sekretariat kota Rp 2 miliar, dengan jumlah tiket diduga palsu 10 buah. (AAN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top