KABUPATEN KEP. ARU

Tutup Aktivitas Ritual Adat Masyarakat Marafenfen

UNJUK RASA. Puluhan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Aru berunjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Senin 13 September 2021. Mereka meminta Gubernur Maluku mendesak Bupati mengeluarkan peraturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Mahasiswa Aru (Permaru) Maluku mengutuk dengan keras tindakan oknum TNI Angkatan Laut (AL) setempat, karena dinilai telah menutup aktivitas ritual adat masyarakat Marafenfen sebagai pemilik hak ulayat.

“TNI AL di Kabupaten Kepulauan Aru juga melarang masyarakat melakukan aktivitas dalam hutan adat Marafenfen, sehingga hal itu telah memutus mata pencaharian masyarakat,” tegas Korlap, Sion Selfanay, dalam orasinya saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur, Senin, 13 September 2021.

Selain itu, BPD Permaru Maluku juga meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mencabut sertifikat yang diberikan kepada TNI AL, karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sesuai dengan SK Nomor 591.1/SK/50/92 tanggal 22 Januari 1992.

“Maka itu, kami meminta kepada Gubernur Maluku segera mencabut SK itu, karena tidak pro terhadap masyarakat adat. Apalagi sejak tahun 1992 hingga saat ini, perjuangan Desa Marafenfen belum direspon oleh pemerintah daerah maupun pusat,” pungkasnya.

BPN, lanjut Sion, juga diminta agar dapat melakukan verifikasi terhadap sertifikat tanah yang sebelumnya telah diteken dan disepakati oleh 22 warga, karena dinilai tidak sah secara hukum.

“Dari 22 orang yang menandatangani sertifikat tanah itu, satu diantaranya adalah orang gangguan jiwa, satu orang lainnya tidak ada di dalam kampung, delapan orang sudah lama pergi dari kampung, enam orang hanya pendatang, dan enam orang lainnya tergolong masih di bawah umur (6 tahun),” tuturnya.

Diakhir orasinya, BPD Permaru Maluku meminta kepada Gubernur Maluku Murad Ismail untuk mendorong Bupati Kepulauan Aru segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) guna melindungi masyarakat hukum adat setempat.

“Hal ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Bina Pemerintah Desa No. 189/3836/BPD Jakarta, tanggal 30 Agustus 2021, tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA),” jelas Sion.

Usai berorasi, Korlap Aksi Sion Selfanay langsung membacakan sekaligus menyerahkan pernyataan sikap kepada Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, yang keluar menemui massa aksi.

Kepada massa aksi, Titus mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan daerah adat adalah hak setiap anak negeri. Olehnya itu, dia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo kepada Gubernur Maluku untuk ditindaklanjuti.

“Saya pastikan jika surat tuntutan ini akan sampai kepada gubernur. Dan ini pasti ditindaklanjuti tentang subtansi-subtansi yang nanti ditangani oleh pihak pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang berwenang. Semoga apa yg menjadi tuntutan adik-adik sekalian dapat terselesaikan,” ujar Titus. (RIO)

--------------------

Berita Populer

To Top