AMBONESIA

TV Kabel Ilegal Menjamur, KPID Maluku Tutup Mata

Ilustrasi

RakyatMaluku.com – KOMISI Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku seakan tutup mata melihat maraknya televisi berlangganan  (TV Kabel) beroperasi. Padahal terang-terangan mereka tidak mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan Kemenkominfo, namun menagih iuran secara illegal dari pelanggan.

Salah satu pengusaha TV Kabel M. Subchan Mardan kepada koran ini, Kamis 19 Juli menyebutkan, hampir sebagian besar operator TV Kabel di Maluku tidak memperoleh izin penyelenggaran penyiaran (IPP). Mereka beroperasi dengan seenaknya, mencuri siaran dari pemilik conten (provider) dan meredistribusi bagi para pelanggan. Disini keuntungan mereka ambil untuk menafkai keluarga.

“Ini kan illegal namanya. Dimana peran KPID, yang konon kabarnya bertindak sebagai regulator penyiaran,” kesalnya.

Menurutnya, sebagai salah satu pengusaha TV Kabel ia telah melakukan kewajibannya dengan tunduk dan taat terhadap regulasi. Bahwa dalam pengoperasian TV Kabel hal utama yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan izin penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Ini sudah saya lakukan. Alhasil saya telah bekerjasama dengan PT. Thunggal Manise Vision yang secara legal standing terpenuhi uttuk menyiarkan konten siaran lewat lembaga penyiaran berlangganan (LPB) TV Kabel,” jelasnya.

Dijelaskan, TV Kabel atau TV berlangganan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 pasal 25 ayat 1 tentang penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan Bab III pasal 12, Permenkominfo 18 Tahun 2016 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran pasal 12.

“Jadi yang terjadi malah sebagian besar TV Kabel tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang,” ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta kepada KPID Maluku sebagai regulator penyiaran agar dapat mengambil sikap tegas terhadap masalah ini. Kalau ini dibiarkan, maka akan timbul masalah besar. Sebab bagi TV Kabel yang sudah berizin merasa ketidakadilan dalam proses penegakkan hukum.

“Kami butuh keadilan, sebab kami melaksanakan kewajiban dengan membayar kontribusi bagi negara, tapi yang lain ini tidak,” tandasnya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top